OTT KPK di PN Surabaya

Humas PN Surabaya Sebut, Perkara yang Ditangani Hakim dan Panitera yang diamankan KPK tak Menonjol

Menurutnya, dalam kinerja kesehariannya, mereka sama sekali tidak ada permasalahan, Serta tidak ada perkara menonjol yang sedang ditangani

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Samsul Arifin
TribunMadura.com/Luhur Pambudi
Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Martin Ginting 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Martin Ginting, mengaku terkejut, terkait adanya kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu hakim PN Surabaya IH, dan seorang Panitera Pengganti berinisial H.

Menurutnya, dalam kinerja kesehariannya, mereka sama sekali tidak ada permasalahan. Serta tidak ada perkara menonjol yang sedang ditangani. 

"Mereka kinerjanya normal normal saja. Jadi kami merasa kaget dengan peristiwa tersebut," ujarnya, Kamis (20/1/2022).

Martin menambahkan, sejak tadi malam dirinya terus mencari tahu kepastian informasi itu, dan baru tadi pagi  mendapatkan kepastian melalui berbagai informasi internal maupun eksternal.

"Jadi sampai saat ini kami sebenarnya belum mendapatkan konfirmasi resmi, bagaimana, dimana, dan barang bukti apa saja yang ditemukan pada OTT tersebut," ungkapnya. 

"Kami masih menunggu dan melihat laporan apa saja yang terjadi dan kaitannya dengan oknum hakim dan panitera pengganti tersebut. Secara umum, juru bicara Makhamah Agung tadi menyampaikan bahwa secara resmi adanya OTT," imbuhnya. 

Baca juga: Sepak Terjang Hakim Itong yang di OTT KPK, Pernah Beri Putusan 7 Bulan dari Tuntutan 7 Tahun

Dikatakan Martin, sampai sekarang masih dalam proses serta diminta oleh Makhamah Agung untuk sabar dan menunggu. Disamping itu, juga menghargai upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Untuk status kami belum bisa menjawab karena belum ada konfirmasi resmi dari KPK, apakah saksi atau sebagai tersangka, kami masih belum bisa menjawab, dan perkara yang dikaitkan dengan penangkapan ini belum juga bisa kami jawab secara pasti," ucapnya.

Meski begitu, berdasarkan info yang didapat oleh Martin, ini berkaitan dengan Perkara Hubungan Industrial (PHI). Namun, Martin tidak bisa memastikan karena ini sekilas info yang didapatkan dari awak media. 

"Tadi pagi kami sudah mendapatkan informasi setelah dilakukan penyegelan ruangan kerja hakim yang bersangkutan, kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan dua duanya di polda jatim. Tapi sekarang kami belum tahu apakah dibawa ke Jakarta, kami belum mendapatkan kepastian," bebernya.

Lebih lanjut Martin mengungkapkan, KPK masih melakukan penyegelan, belum sampai ke tahap meneliti ruangan kerja hakim. Sampai sekarang komunikasi masih tertutup. Sehingga pihaknya memang kesulitan mendapatkan informasi. 

"Memang biasanya tidak memungkinkan melakukan komunikasi karena sudah berada dalam penanganan KPK. Belum ada informasi penggeledahan juga," katanya.

"Ini juga masih terjadi simpang siur dimana kedua oknum tersebut dilakukan penangkapan. Tapi yang jelas bukan di area pengadilan negeri surabaya dan diluar jam kerja tentunya," lanjutnya.

Khusus ruang kerja yang disegel, kata Martin, dihuni oleh 3 hakim, jadi seluruhnya disegel. Sehingga, siapapun tidak boleh masuk ke ruangan tersebut.

Karena isu isunya kami ketahui tadi malam jam 11, kepastiannya tadi pagi setengah 6 sudah ada penyegelan di ruang kerja yang bersangkutan. Tentunya harus menggunakan ruang lain untuk sementara," terangnya.

Kalau misalkan terbukti bersalah, lanjut Martin, tentunya akan mendapatkan sangsi dari Makhamah Agung. PN Surabaya mengikuti proses hukum yang nantinya berlanjut terus.

"Ini akan ditentukan selanjutnya setelah nanti akan berkonsultasi dengan pimpinan. Karena baru terjadi tadi pagi. Kalau tersangka akan dinonaktifkan," tegasnya.

Disinggung soal latar belakang sebelum ke PN Surabaya, Martin menyatakan, dalam aturan permutasian dan promosi, terdapa nilai yang mengatur kapasitas seseorang untuk masuk ke pengadilan dengan tingkat tertinggi di berbagai kota besar.

"Jadi Makhamah Agung terus melakukan pembinaan di setiap daerah walaupun secara online, namun berupaya semaksimal mungkin memberikan arahan kepada jajaran," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved