OTT KPK di PN Surabaya

Siapkan Sanksi Bagi 2 Pegawainya yang Terjaring KPK, PN Surabaya Koordinasi dengan MA

Pihak PN Surabaya bakal menonaktifkan status kepegawaian keduanyA, Dan pihak MA, juga tidak akan memberikan fasilitas pendamping hukum

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Samsul Arifin
TribunMadura.com/Luhur Pambudi
Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Martin Ginting 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait dua orang oknum pegawainya, seorang hakim dan panitera pengganti, ditangkap KPK, pada Rabu (19/1/2022) malam. 

Informasinya, berdasarkan catatan KPK, hakim yang ditangkap itu, berinisial IIH, sedangkan panitera pengganti yang dimaksud berinisial H, dan seorang pengacara. 

Humas PN Surabaya Martin Ginting mengatakan, pihaknya sedang menunggu hasil koordinasi yang telah berlangsung dari pihak MA terkait dua orang pegawai PN Surabaya terlibat dugaan kasus korupsi yang ditangani KPK

Namun, manakala memang dua orang pegawainya itu, terbukti terlibat dalam kasus korupsi yang dimaksud, hingga berstatus tersangka. 

Pihak PN Surabaya bakal menonaktifkan status kepegawaian keduanya. Dan pihak MA, juga tidak akan memberikan fasilitas pendamping hukum. 

"Iya, ini nanti akan ditentukan selanjutnya. Setelah nanti berkonsultasi kepada pimpinan. (Kalau berstatus tersangka, akan dinonaktif) iya," ujarnya saat ditemui awak media di Halaman Kantor PN Surabaya, Kamis (20/1/2022) sore. 

Baca juga: Humas PN Surabaya Sebut, Perkara yang Ditangani Hakim dan Panitera yang diamankan KPK tak Menonjol

Hingga kini, lanjut Ginting, pihaknya belum mendapati adanya upaya tindak lanjut dari KPK berupa penggeledahan ataupun penyitaan barang bukti di ruang kerja oknum yang terlibat kasus tersebut. 

Sejak pukul 05.30 WIB, di ruang kerja hakim yang berada di Lantai 4 Gedung Kantor PN Surabaya, masih dalam keadaan tertutup, dengan segel resmi KPK menempel di bagian bawah engsel pintunya. 

Padahal, di dalam ruangan yang disegel itu, sebenarnya terdapat meja kerja dua orang hakim lainnya. 

"Khusus ruang kerja yang bersangkutan, terdiri 3 orang hakim di sana. Seluruhnya langsung diblok, sehingga tentunya tidak boleh masuk ke ruangan tersebut. Ya tentunya (hakim lain se-ruangan) harus memakai ruang lain," pungkasnya. 

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) hakim PN Surabaya inisial IIH dan panitera PN Surabaya inisial H, di sebuah daerah di Kota Surabaya. 

Mereka, diduga terlibat suap terkait perkara yang sedang berjalan di PN Surabaya.

Hingga kini, KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya memiliki waktu 1×24 jam KPK untuk segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan tersebut.

“Diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya. Perkembangannya akan disampaikan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/1/2022). 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved