Berita Bangkalan

OTT KPK Banyak Ciduk Kepala Daerah, DPRD Bangkalan Tingkatkan Pengawasan Terhadap Kebijakan ini

Tiga kepala daerah yang ditangkap KPK pada Januari 2022 yakni dua bupati dan satu wali kota. KPK juga melakukan OTT yang melibatkan hakim Pengadilan

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, H Syaiful Anam (kanan) bersama Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM (tengah) didampingi Sekretaris Daerah, Ir Taufan ZS mengikuti rapat secara virtual terkait Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPK Firli Bahuri di Ruang Pertemuan Wakil Bupati, Pemkab Bangkalan, Senin (24/1/2022). 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan meningkatkan pengawasan terhadap mitra-kitra kerja di lingkungan pemkab setempat. Itu dilakukan sebagai langkah pencegahan mengingat pada awal tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak empat kali.

Peningkatan pengawasan itu disampaikan Ketua Komisis A DPRD Kabupaten Bangkalan, H Syaiful Anam usai mengikuti rapat secara virtual terkait Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Ketua KPK, Firli Bahuri di Ruang Pertemuan Wakil Bupati, Pemkab Bangkalan, Senin (24/1/2022).

“Awal tahun ini KPK sudah empat kali OTT, tiga di antaranya kepala daerah,” ungkap H Syaiful kepada Surya.

Tiga kepala daerah yang ditangkap KPK pada Januari 2022 yakni dua bupati dan satu wali kota. KPK juga melakukan OTT yang melibatkan hakim pengadilan negeri.“Karena itu kami akan tingkatkan pengawasan kepada mitra-mitra kami, terutama terkait kebijakan LKPP (pengadaan barang dan jasa pemerintah),” tegas Syaiful kepada Surya.Tiga kepala daerah yang ditangkap KPK pada Januari 2022 yakni dua bupati dan satu wali kota. KPK juga melakukan OTT yang melibatkan hakim pengadilan negeri.

“Karena itu kami akan tingkatkan pengawasan kepada mitra-mitra kami, terutama terkait kebijakan LKPP (pengadaan barang dan jasa pemerintah),” tegas Syaiful kepada Surya.

Ia menjelaskan, tindakan pengawasan terutama terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa akan dilakukan dengan mendatangkan pihak LKPP Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pengarahan teknis secara jelas kepada mitra-mitra kerja Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan.

“Apa yang kurang dipahami terntang E-Toko dan E-Payung nantinya bisa dikemukakan, kami fasilitasi dengan menghadirkan pihak LKPP Jawa Timur. Ini tidak lain upaya kami menghindari terjadinya penyelewengan dan tindak korupsi,” jelas Syaiful.

Sekedar diketahui, layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering.

Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue), sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah, proses audit secara online dan tata cara pembelian barang dan jasa secara online atau e-Purchasing.

“Selain upaya menekan penyelewengan dan tindak korupsi, kami juga berupaya agar mencegah terjadinya keterlambatan belanja barang dan jasa pada awal tahun,” pungkasnya.

Selain H Syaiful Anam, kesempatan rapat secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian dan Ketua KPK Firli Bahuri juga dihadiri Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Ir Taufan, ZS dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Mendagri Tito Karnavian berpesar agar semua pemerintah daerah mengurangi kegiatan kontak fisik dan lebih mengutamakan kegiatan berbasis digitalisasi. Tito juga menekankan peningkatan integritas dalam melaksanakan program-program pemerintahan dengan harapan menghindari dari tindak korupsi.

Semetara, secara singkat Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negeri dan para pemangku kebijakan di pemerintahan daerah agar penggunnaan APBD sesuai dengan peruntukannya. Prosentase Indeks Integritas per kriteria secara nasional disampaikan di angka 72.4.

“Pemkab Bangkalan akan menindaklanjuti setiap arahan dari Kementerian Dalam Negeri termasuk dari KPK, utamanya kegiatan berbasis digitalisasi,” singkat Wakil Bupati, Mohni. (edo/ahmad faisol)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved