Berita Bangkalan

Harlah NU ke-99 di Bangkalan, Erick Thohir Ingin Pesantren Jadi Mercusuar Kebangkitan Ekonomi

Menteri BUMN, Erick Thohir bertekad membantu BUMN milik NU sebagai upaya memastikan keseimbangan ekonomi.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Menteri BUMN, Erick Thohir bersama Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Menteri UKM Teten Masduki usai meneken Nota Kesepahaman dalam Puncak Peringatan Harlah Ke-99 Nahdlatul Ulama di Ponpes Syaikhona Kholil, Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, Kamis (17/2/2022) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALANMenteri BUMN, Erick Thohir meneken Nota Kesepahaman bersama PBNU dalam Puncak Peringatan Hari Lahir (Harla) Ke-99 Nahdlatul Ulama (NU) di Ponpes Syaikhona Kholil, Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, Kamis (17/2/2022) malam.

Erick Thohir mengungkapkan, Kementerian BUMN akan membimbing, mendampingi, dan melakukan pembiayaan untuk membantu BUMN milik NU sebagai upaya memastikan keseimbangan ekonomi dan memperkuat kebangkitan umat di Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar.

“Karena itu kami di BUMN mendorong bagaimana pesantren, NU hari ini bisa menjadi mercusuar daripada kebangkitan ekonomi melalui penandatanganan kerjasama antara BUMN nya milik NU dan BUMN punya Indonesia," kata Erick Thohir

Langkah Kementerian BUMN melakukan intervensi kesenjangan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 tidak lepas dari fakta yang ada bahwa Indonesia hingga saat ini masih sebagai negara konsumtif.

“Pada industri halal dunia, Indonesia tidak masuk ranking 5 besar, bahkan 10 besar tidak, Artinya, ada sesuatu yang harus kita perbaiki bersama-sama,” tegas Erick di hadapan Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut sejumlah petinggi PBNU di antaranya Sekjen KH Syaifullah Yusuf, Rais Syuriyah PBNU, KH Miftachul Akhyar, PWNU se Indonesia, PCNU se Jawa Timur.

Kemudian, ada Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, empat bupati di Madura, budayawan KH Zawawi Imron, hingga Menteri Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki.

Erick memaparkan,Bank Syariah Indonesia saat ini menjadi bank syariah terbesar nomor 7 di Indonesia dan nomor 11 bank syariah terbesar di dunia dengan total aset mencapai Rp 240 triliun.

Kementerian BUMN bertekan akan terus mendorong Bank Syariah Indonesia agar bisa masuk 10 besar.

“Karena itu bagi para santri dengan keahlian tertentu sesuai keinginan masing-masing PCNU bisa membantu. Apakah itu di bidang pemasaran, perbaikan kemasan kemasan, atau digitalisasi,” paparnya.

Di Kementerian BUMN, lanjut Erick, memproduksi berbagai komoditas di antaranya gula, daging, kelapa sawit yang bisa menjadi penyeimbang daripada situasi komoditasi yang sedang dan akan terus naik di tahun ini. Setelah naik akan terus standarisasinya tinggi hingga tahun 2030.

“Memang salah satu langkah awal yang bisa kami lakukan adalah mendorong bagaimana kita membuat jaringan pangan yang kita tahu sekarang harga pangan lagi gonjang ganjing. Mau tidak mau, kondisi komoditas menjadi tantangan terbesar bagi kita semua,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam dua bulan mendatang pihak Kementerian BUMN akan mereview kembali apa yang telah diteken bersama PBNU pada momen Puncak Peringatan Harlah Ke-99 NU yang digelar di Kabupaten Bangkalan itu.

“Karena memang Kementerian BUMN ditugaskan Bapak Presiden, harus memastikan melakukan intervensi terhadap kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini. Jangan sampai kesenjangan ekonomi terus bergerak dan semakin melebar,” pungkas Erick.

Selain dengan Kementerian BUMN, PBNU juga meneken Nota Kesepahaman bersama Kementerian UKM dengan mengusung target mencetak sebanyak 10.000 wirausaha santri. Selaras dengan Peraturan Presiden yang baru saja diterbitkan untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru.

Menteri UKM, Teten Masduki mengungkapkan, saat ini jumlah total pengusaha di Indonesia masih berada di angka 3,95 persen. Angka tersebut tergolong minim mengingat sebuah negara maju harus memiliki pengusaha di atas angka 4 persen.

“Kita ditargetkan menjadi negara maju di tahun 2045. Negara-negara maju rata-rata sudah mencapai angka 10 persen hingga 14 persen, Singapura 4,8 persen, Malaysia dan Thailand sudah di atas 4 persen,” ungkap Teten.

Untuk itu, lanjut Teten, pihaknya bersama Kementerian BUMN akan terus menambah porsi kredit perbankan untuk UKM yang hingga saat ini masih berada di angka 19,8 persen hingga mencapai 30 persen di tahun 2024.

“Pak Presiden juga memerintahkan saya untuk memperkuat kopontren. Saat ini kami sudah melakukan beberapa piloting Pesantren Al Itipad di Jawa Barat, memperkuat kopontren menjadi ekosistem untuk produk-produk sayur dan buah,” jelas Teten.

Selain itu, pilot project penguatan kopontren juga dilakukan Kementerian UKM dengan membangun pusat distribusi sebagai penguatan jaringan ritel yang ada di pesantren-pesantren di Jawa Timur. (edo/ahmad faisol)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved