Berita Surabaya

Polemik Pengeras Suara dan Framing Menteri Agama, Rektor UINSA Pasang Badan, Begini Penjelasannya

Lebih lanjut dirinya menuturkan, memang kontroversi polemik berasal dari hal remeh, lalu dihembuskan dalam mengacaukan umat beragama di indonesia

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Samsul Arifin
palembang.tribunnews.com
Ilutrasi pengeras suara 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas soal membandingkan speaker masjid yang kerap digunakan untuk adzan dengan gonggongan anjing yang dinilainya mengganggu masyarakat, direspon oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

Rektor UINSA, Prof Masdar Hilmy, dalam konferensi pers di Ruang Rektorat, Jumat (25/2/2022), menyebut, fenomena tersebut diframing seolah olah Menteri Agama melakukan analogi yang salah.

"Statement tersebut perlu dibuat narasi lagi untuk menjembatani antara suara adzan dengan gonggongan anjing. Kalau dinarasikan banyak sekali potongan kalimat harus dirangkai secara runtuh betapa pentingnya keragaman umat beragama," ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, memang kontroversi polemik berasal dari hal remeh, lalu dihembuskan dalam mengacaukan umat beragama di indonesia hingga menimbulkan kekacauan sosial yang dahsyat. 

"Ini bisa jadi pintu kehancuran Indonesia. Karena banyak pihak jadi menyimpang. Apalagi negara kita punya kekayaan alam dari perspektif sangat dibutuhkan negara lain. Ini adalah pintu masuk paling mudah untuk menghancurkan entitas dari sebuah Indonesia," tuturnya.

Selaku lembaga pendidikan tinggi, kata dia, memang di dalam kajian kajian keagamaan dan keislaman, sebagai insan dibekali dengan khasanah ilmuwan. Dari sudut pandang analisis tekstual klasik, tentunya memahami keberadaan pentingnya pengeras suara.

Baca juga: Profil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Namanya Jadi Perbincangan Karena Bandingkan Azan

"Pengeras suara adalah inovasi yang baik. Manakala inovasi menimbulkan kerusakan jadi tidak baik lagi. Kami dalam menyikapi eksistensi keberadaannya tidak melulu pada dalil, tapi apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksudnya dengan syariat agama," ucapnya.

"Keberadaan pengeras suara tidak selalu mencari pembenaran teori dengan hadist. Kami punya mekanisme lain, maslahatul ammah. Saya mencoba untuk memahami posisi menteri sebagai representasi agama agama di Indonesia," imbuhnya.

Baginya, pasti ada aduan yang diserap oleh menteri agama, khususnya tentang penentangan masyarakat terhadap pengeras suara, dikalangan masyarakat minoritas beragama muslim. 

"Saya sendiri belum pernah menjumpai secara langsung masyarakat yang protes pengeras suara. Tidak ada satupun pejabat memberikan panduan secara jelas. Ada banyak narasi yang terpotong, dalam posisi mayoritas seperti tidak ada lawan, jangan dianggap satu dua orang non muslim merasa terganggu yang diremehkan," terangnya.

"Suara adzan ada yang terlalu keras, contohnya saat tinggal di bali, suatu saat anjing menggonggong secara bersamaan, masyarakat minoritas tidak berani untuk protes. Perlu mengatur tentang kebisingan di ruang publik," lanjutnya

Sedang Ketua Pusat Studi Moderasi Beragama UINSA Surabaya, Prof Dr Ahmad Zainul Hamdi, menambahkan, di beberapa negara hal ini diatur, bahkan di Arab Saudi diatur dan Malaysia masjid hanya memakai toa untuk adzan.

"Ada pembatasan di Mesir melarang toa untuk ramadhan. Berbanding terbalik dengan indonesia. Intinya sebetulnya kerangka besarnya bagaimana agar  warga negara tetap terjamin kebebasan dalam agama dan berkeyakinan, tetapi keyakinan diekspresikan harus melihat ketertiban umum. Lepas dari kontroversi yang mengiringi," tutupnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved