Berita Bangkalan

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Minta Presiden Jokowi Ambil Sikap, atas Terlantarnya Tanah 700 Hektar

Politisi Partai Gerindra ini menilai, keberadaan lahan seluas ratusan hektar itu menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi Bangkalan

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Samsul Arifin
ISTIMEWA/TRIBUNMADURA.COM
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim. 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Berbagai aksi sebagai gambaran kekecewaan masyarakat atas terlantarnya lahan seluas 700 hektar selama 40 tahun di tiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Abdul Halim. Ia mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil kebijakan tegas.

Politisi Partai Gerindra asal Kabupaten Bangkalan itu menilai, keberadaan lahan seluas ratusan hektar itu menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi di Bangkalan, Madura pada umumnya setelah Jembatan Suramadu diresmikan pada pertengahan 2009 silam.

“Sampai sekarang (Jembatan Suramadu) secara ekonomi belum berdampak maksimal. Berbagai aksi beberapa hari terakhir atas lahan itu, karena masyarakat ingin daerahnya maju. Apa yang dilakukan aktivis dan masyarakat adalah bentuk kecintaan terhadap daerah kelahirannya,” ungkap Halim kepada Surya, Selasa (1/3/2022).  

Sebelumnya, banner-banner dibentangkan masyarakat di sepanjang akses menuju Jembatan Suramadu sisi Bangkalan dengan tulisan, ‘Rakyat Menagih Janji Pak Jokowi, 40 Tahun 700 Ha (hectare) di-TELANTAR-kan PT Semen Madura / PT PKH dan PT Semen Gresik’.

Banner berukuran paling besar dipasang pada sebuah papan space iklan berbahan besi. Tulisan dalam banner berwarna merah bertuliskan, ‘Pak Jokowi…!!. Tolong Jangan Biarkan Tanah Terlantar 40 Tahun di Bangkalan yang Dikuasai PT Semen Madura / PT PKH dan PT Semen Gresik -+ 700 Hektare. Negara Harus Hadir Demi Rakyat’.

Baca juga: Selama 40 Tahun 700 Hektar Lahan di Bangkalan Mangkrak, Warga ‘Rakyat Menagih Janji Pak Jokowi’

Halim menjelaskan, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyatakan akan mencabut sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) terlantar. Artinya lahan yang diterlantarakan lebih dari 20 sampai 30 tahun akan diambil alih oleh negara.

Hal itu dikarenakan, lanjutnya, pemerintah saat ini sudah memiliki Bank Tanah.  Presiden Jokowi mengaku siap mencarikan lahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, lahan itu harus digunakan untuk kegiatan produktif.

“Di Bangkalan ada lahan terlantar selama 40 tahun seluas 700 hektar, negara harus hadir. Bapak Presiden harus mengambil langkah taktis sehingga ratusan lahan itu bisa bermanfaat dan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat luas,” tegas Halim yang juga menjabat Ketua OKK DPD Gerindra Provinsi Jawa Timur.

Ratusan hektar lahan terlantar itu tersebar di beberapa desa di tiga kecamatan; Kecamatan Labang tersebar di Desa Sukolilo Barat, Desa Pangpong, Desa Sendang Laok, Desa Jukong, dan Desa Labang.

Di Kecamatan Kamal tersebar di tersebar di Gilih Timur, Desa Telang, dan Desa Pandabah. Sedangkan di Kecamatan Socah tersebar di Desa Sanggra Agung. Ratusan hektar lahan terlantar itu termasuk kawasan ‘Segitiga Emas’ pengembangan pembangunan di sekitar Jembatan Suramadu.

Dalam aksinya, masyarakat dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Hak Atas Kepemilikan Tanah Masyarakat (AP2HAKATM) menyebutkan, pembebasan lahan-lahan itu dilakukan pada tahun 1982-1983 oleh PT Semen Madura dengan iming-iming para pemilik lahan akan dipekerjakan pada perusahaan tersebut.

AP2HAKATM kemudian berkirim surat kepada Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 perihal Permohonan Penertiban Tanah Telantar. Bukti penerimaan surat diterima masyarakat tertanggal 3 Februari 2022. Terakhir, masyarakat menggelar istighosah di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura, Minggu (27/3/2022).

“Saya meminta masyarakat dalam melakukan aksi perjuangan harus sesuai prosedur. Artinya jangan sampai membuat investor takut masuk bangkalan. Sebab secara georafis, Bangkalan saat ini sangat prospek bagi investor untuk mengembangkan usahanya,” harap Halim.

Apalagi saat ini, lanjutnya, Pemkab Bangkalan tengah menggelar karpet merah bagi para investor agar berinvestasi di Kabupaten Bangkalan. Dengan harapan, serapan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran hingga peningkatan perekonomian masyarakat.

“Saya siap bersinergi dengan Pemkab Bangkalan guna bersama-sama mencari solusi. Sehingga Bangkalan semakin maju dan sejahtera karena ke depan perekonomian harus semakin meningkat,” pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved