Berita Bangkalan

Kumpulan Saudagar Madura Merapatkan Barisan, Rencana Besar akan Diwujudkan, Menuju Provinsi Baru

Mulai dari mempertanyakan nasib lahan terlantar selama 40 tahun seluas 700 hektar hingga berupaya memperjuangkan Pulau Madura sebagai provinsi baru

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Pengusaha Rumah Makan Ole-Olang Bangkalan sekaligus Sekretaris Umum DPP Saudagar Madura, Abie Muliyar (batik berwarna coklat) bersama jajaran pengurus Saudagar Madura. 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Bentuk kepedulian terhadap perkembangan ekonomi di tanah kelahiran diungkapkan masyarakat Madura melalui beragam wujud.

Mulai dari mempertanyakan nasib lahan terlantar selama 40 tahun seluas 700 hektar hingga berupaya memperjuangkan Pulau Madura sebagai provinsi baru.

Seperti yang dikumandangkan sekumpulan pengusaha sukses Madura dengan mengatasnamakan Saudagar Madura. Para pengusaha di empat kabupaten di Madura yang sukses di tanah kelahiran maupun di perantauan itu berikrar untuk mendirikan Bank Madura, hingga bertekad mengupayakan Madura sebagai provinsi baru Indonesia.

“Awalnya kami akan menyampaikan rencana program berupa event berskala internasional, yakni Karapan Sapi Go To World. Kami akan melatih para turis mancanegara untuk menjadi seorang joki karapan sapi,” ungkap KEtua DPP Saudagar Madura, Akhmad Ma’ruf kepada Surya, Rabu (2/3/2022).

Pemilik usaha Wiraraja Group di Batam asal Madura itu menyatakan, pendirian Bank Madura juga akan menjadi bagian dari program prioritas bersama dengan perjuangan terkait pembentukan Madura sebagai provinsi.

Ma’ruf menegaskan, para pengusaha di Madura maupun yang sukses di luar Madura sangat mendukung berdirinya Bank Madura sebagai upaya meningkatkan percepatan ekonomi masyarakat Madura.

Baca juga: Massa Aksi Tuding ART/BPN Melindungi Mafia Tanah PT PKHI, atas Terlantarnya Lahan Seluas 700 Hektar

“Provinsi Madura? Kami tidak akan pernah surut memperjuangkannya. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar audiensi ke Komisi II DPR RI,”. Dengan harapan, Komisi II yang membidangi pemerintahan bisa mendesak Pemerintah Pusat terkait pemekaran Madura jadi provinsi jadi prioritas,” tegasnya.

Tekad menjadikan Madura sebagai provinsi Madura tidak lepas kesenjangan berbagai sektor antara Madura dan Pulau Jawa. Padahal, lanjut, kondisi Bangkalan sebagai kabupaten terdekat dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur sangat jauh jika dibandingkan dengan Surabaya.

“Jalan nasional dengan jalur dua arah saja masih belum terealisasi hingga saat ini. Apalagi mau membangun tol di Madura. Para pengusaha Madura harus kompak untuk mendesak Pemerintah Pusat lebih peduli terhadap masyarakat dan peningkatan ekonomi di Madura,” paparnya.

Karena itu, lanjut Ma’ruf, para pengusaha di Madura ataupun di luar Madura harus meniru para pelaku usaha sukses di daerah lain yang bersatu untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tanah kelahiran.

“Meskipu berbeda latar belakang politik, namun mereka berada dalam bingkai satu tanah kelahiran. Darah ke-Madura-an kita harus mendidih untuk bangkit. Kemajuan Madura harus dipelopori para pelaku bisnis,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris Umum DPP Saudagar Madura, Abie Muliyar menambahkan, perkumpulan Saudagar Madura terbentuk atas kepedulian terhadap nasib masyarakat Madura yang sejatinya masih bisa dikembangan secara ekonomi seperti halnya masyarakat di daerah lain.

“Madura punya sumber daya masyarakat dan sumber daya alam yang mumpuni. Karena itu kani pengurus di tingkat kabupaten akan terus bergerak, bersamaan dengan kegiatan deklarasi dengan menghadirkan para pemangku kebijakan di Pemerintah Pusat,” singkat pemilik Resto Ole-Olang Bangkalan itu.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved