Demo Mahasiswa di Depan Pemkab Sumenep, Tuntut Direktur PT Sumekar Dipecat, ini Alasannya

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Koordinator Lapangan (Korlap) Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kengan Sumenep (IKMS) minta Bupati Sumenep mencopot Direktur PT. Sumekar dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan dalam orasi demonstrasi mahasiswa kepulauan yang berlangsung di depan kantor Pemkab Sumenep, di JL. Raya Dr. Cipto pada Senin, (7/3/2022).

Alasannya, Diresi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dinilai tak becus mengelola PT. Sumekar.

Akibatnya, dua kapal yang dimiliki saat ini tidak ada yang beroperasi alias mangkrak.

Dua kapal itu diantaranya, KMP DBS 1 dan KMP DBS III yang biasa mengangkut barang dan warga ke- wilayah kepulauan Sumenep.

"Kami rasa direksi PT. Sumekar yang saat ini perlu dievaluasi oleh Bupati Sumenep, dan bahkan kalau perlu dan sebaiknya dicopot saja direksi atau direkturnya itu," kara Korlap Aksi Mahasiswa, Ahmad Hari Hasan disela-sela massa aksi berlangsung.

KMP DBS III katanya, pembuatannya lebih baru dari pada KMP DBS I yang sudah sekitar satu tahun tidak beroperasi.

Sementara KMP DBS I sejak beberapa waktu lalu juga tidak melayani pelayaran dengan alasan docking.

"Bahkan informasinya, saat ini PT. Sumekar kekurangan anggaran untuk proses docking tersebut," paparnya.

Bahkan lanjutnya, akibat dari mangkraknya layanan kapal tersebut mengakibatkan macetnya perekonomian warga kepulauan.

"Dari segi ekonomi juga macet, kan tidak belanja sudah lama. Maka bahan pokok akan meningkat harganya, sementara kebutuhan warga tinggi. Dan paling terdampak dari persoalan ini ke kepulauan Sapeken," tambahnya.

"Kami meminta Bupati Sumenep untuk mendesak PT. Sumekar segera memberangkatkan kapal yakni KMP DBS 1 dan III, juga meminta Bupati segera mengevaluasi manajemen PT. Sumekar karena jelas sudah amburadul," kata Ahmad Hari Hasan.

Terpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sumenep, Ahmad Masuni mewakili Bupati Sumenep yang sudah berdiri dan menemui massa aksi tidak diterima oleh mahasiswa.

Alasannya, aktivis mahasiswa kepulauan ini menginginkan Bupati Sumenep langsung menemui massa.