Berita Bangkalan

Pilkades Serentak Bangkalan Diundur, Kubu Pro-Kontra Bertemu di Pemkab, ini yang Dibahas

Sejumlah pemuda mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD) mengkritisi kebijakan Pemkab Bangkalan terkait perubahan jadwal Pilkades

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM menemui massa Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD) dan perwakilan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) dalam audensi terkait pergeseran jadwal gelaran Pilkades Serentak Tahap II di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan, Rabu (16/3/2022). 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Pergeseran jadwal gelaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap kedua di Kabupaten Bangkalan menuai pro dan kontra di kalangan sejumlah masyarakat. Kedua kubu pun bertemu di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan, Rabu (16/3/2022).  

Sejumlah pemuda mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD) mengkritisi kebijakan Pemkab Bangkalan terkait perubahan jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak Tahap II di 149 desa. Di satu pihak, beberapa perwakilan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) mendukung keputusan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) terkait perubahan jadwal pilkades.

Di Aula Diponegoro, kedua kubu pro dan kontra diterima Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, Sekretaris Daerah Ir Taufan ZS, Asisten Pemerintahan Setdakab Bangkalan, Siswo Irianto, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan, Hosin Jamili.

Juru Bicara KMPD, Munawir mengungkapkan, perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi hingga menuai pro dan kontra adalah hal yang wajar. Karena merupakan bagian dari esensi demokrasi yang sesungguhnya.

“Sejatinya kami akan melakukan aksi demonstrasi. Tetapi karena melihat kondisinya agak kurang kondusif sehingga dengan itikad baik, tetap kami sampaikan terkait masalah demokrasi tingkat desa dengan cara audiensi,” ungkap Munawir.

Ada beberapa catatan yang menjadi bahan kritikan pihak KMPD terkait perubahan jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak Tahap II. Mulai dari minimnya anggaran hingga isu-isu yang berkembang alasan penundaan pilkades karena Pemkab Bangkalan ingin fokus pada optimalisasi infrastruktur.

Munawir menilai, penundaan gelaran pilkades karena minminya anggaran agak kurang rasional karena gelaran pilkades ini bukan suatu hal yang baru. Seharusnya Pemkab Bangkalan mempersiapkan anggaran sejak jauh hari sehingga berangkat dari kesadaran, pilkades tetap terlaksana sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya.

“Pilkades bukan hal baru dan mendadak, kami khawatir karena penundaan ini pembangunan di desa justru tidak berjalan,” jelasnya.

Awalnya, pelaksanaan Pilkades Serentak Tahap II akan digelar pada pertengahan tahun 2022. Namun, Bupati Ra Latif memutuskan untuk mengundur jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak Tahap II di 149 desa pada tahun 2023.

Itu disampaikan Ra Latif dalam pertemuan bersama kepala desa se Kabupaten Bangkalan di Pendapa Agung, Selasa (8/3/2022). Keputusan itu ditempuh mengingat minimnya anggaran operasional yang diproyeksikan menyedot APBD hingga Rp 24 miliar.

“Kebijakan menunda pelaksanaan pilkades menjadi preseden buruk bagi perjalanan demokrasi di tingkat desa. Pilkades bukan sekedar ajang mencari atau menentukan siapa kades yang akan dipilih, tetapi juga ajang memperbaiki desa,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris AKD Kabupaten Bangkalan, Jayus Salam menyatakan, keputusan Bupati Bangkalan mengundur jadwal pelaksanaan pilkades merupakan hasil kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Tujuan kami ke sini tidak lain adalah ingin Bangkalan ini supaya lebih aman dan kondusif. Pak Bupati sudah mengeluarkan pernyataan bahwa jadwal pelaksanaan pilkades digeser dengan alasan dan dasar karena kekurangan anggaran. Kami harap semua pihak memahami situasi ini,” katanya.

Jayus menegaskan, kehadiran sejumlah kepala desa bukanlah ingin membahas terkait minimnya anggaran karena dampak dari penerapan refocusing akibat pandemic Covid-19. Namun keberadaan pihak AKD Kabupaten Bangkalan lebih karena ingin mengedepankan asas kemanusaiaan.

“Ke depan agenda politik padat. Tahun 2021 pilkades, 2022 pilkades, 2023 pilkades, dan 2024 pileg, pilgub, pilpres. Terus kapan kita mengingat masyarakat dengan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan?,” tegas Jayus.  

Wabup Bangkalan, Drs Mohni, MM mengungkapkan, minimnya ketersediaan anggaran pilkades di angka Rp 14 miliar merupakan hasil keputusan yang telah disusun Tim Anggaran Pemkab Bangkalan dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangkalan.

“Pihak Eksekutif (Pemkab) dan Legislatif (DPRD) sudah menyepakati anggaran sebesar itu. Kami sadari alasan refocusing akibat pandemi Covid-19 sepertinya selalu klimaks, namun apa yang kami sampaikan tidak mengada-ada,” ungkap Muhni.

Dalam dua tahun terakhir, lanjutnya, Pemkab Bangkalan berada dalam kondisi terombang-ambing secara finansial. Bahkan, Pemerintah Pusat tidak hanya memberlakukan kebijakan refocusing anggaran namun juga meminta pemerintah daerah mempersiapkan dana cadangan yang sewaktu-waktu bisa dibelanjakan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

“Pilkades tetap dilaksanakan sebanyak tiga gelombang sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku. Pemkab Bangkalan sekali lagi, tidak menunda melainkan mengatur ulang penjadwalan gelaran Pilkades Serentak Tahap II,” pungkas Mohni. (edo/ahmad faisol)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved