Bupati Bogor Ditangkap KPK

Profil Bupati Bogor Ade Yasin yang Ditangkap KPK, Menyusul Kakaknya yang Juga Koruptor

Selain Bupati Bogor Ade Yasin, KPK juga meringkus pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

Editor: Aqwamit Torik
Tribun Bogor dan Warta Kota
Profil Bupati Bogor, Ade Yasin yang terjerat OTT KPK 

TRIBUNMADURA.COM - Bupati Bogor Ade Yasin terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (27/4/2022).

Selain Bupati Bogor Ade Yasin, KPK juga meringkus pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

Pada OTT kali ini, diduga ada korupsi terkait pemberian dan penerimaan suap.

Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan OTT tersebut.

"KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1×24 jam," kata dia.

Ade Yasin dan wakilnya Iwan Setiawan resmi dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Bogor oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung pada Minggu (30/12/2018).

Perumpuan yang lahir di di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 29 Mei 1968 ini merupakan adik kandung dari mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin, yang menjabat dari 2008 hingga 2014.

Rahmat Yasin sendiri kini meringkuk di tahanan, setelah KPK mengeksekusi mantan Bupati Bogor itu ke Lapas Sukamiskin.


Rachmat sebelumnya divonis 2 tahun 8 bulan penjara atas kasus pemotongan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan gratifikasi.

Baca juga: OTT KPK Banyak Ciduk Kepala Daerah, DPRD Bangkalan Tingkatkan Pengawasan Terhadap Kebijakan ini

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com


"Jaksa eksekusi KPK telah melaksanakan putusan PN Tipikor Bandung dengan cara memasukkan terpidana Rachmat Yasin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama dua tahun dan delapan bulan dikurangi selama berada dalam tahanan," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021) silam.

Rachmat ketika itu diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang itu diduga menggunakan uang itu untuk biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.

Selain itu, Ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah dan mobil.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bogor
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved