Kartu Merah untuk Bupati Tuban Diberikan Mahasiswa, Buntut Kekecewaan Karena tak Ditemui 2 kali Aksi

TRIBUNMADURA.COM, TUBAN - Aktivis PC pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) Tuban memberikan kartu merah ke Bupati Aditya Halindra Faridzky. 

Kartu merah yang diangkat oleh puluhan aktivis itu sebagai bentuk kekecewaan, karena dua kali aksi mereka tidak ditemui orang nomor satu di Tuban. 

"Kita beri kartu merah kepada Bupati, karena dua kali aksi tidak berani menemui," kata Ketua Umum PC PMII Tuban, Khoirukum Mimmu'aini kepada wartawan, Selasa (21/6/2022). 

Ia menjelaskan, mahasiswa juga menggelar tahlil di depan kantor pemkab, membawa karangan bunga dan keranda sebagai bentuk simbol hilangnya nurani Bupati dan Wakilnya. 

Massa juga terlibat aksi saling dorong dengan petugas, bahkan pagar Pemkab juga terlihat rusak. 

Mereka ditemui perwakilan Pemkab, namun menolak menginginkan ditemui Bupati langsung. 

"Kita inginnya ditemui Bupati, di mana Bupati tidak berani menemui kami. Kami ingin menyampaikan aspirasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky-Riyadi," pungkasnya. 

Baca juga: Niat Wakil Bupati Tuban Berangkat Haji Tertunda Karena Kepengurusan Administrasi, Ini Kata Bupati

Kumpulan Berita Lainnya seputar Tuban

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Kasatpol PP dan Damkar, Gunadi menyatakan, pihaknya selaku perwakilan Pemkab mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa. 

Bahkan, ia juga siap menerima aspirasi atau catatan bagi pemerintah kabupaten. 

Namun mahasiswa berkehendak lain, memilih untuk ditemui Bupati secara langsung. 

"Kami selaku perwakilan Pemkab mengapresiasi, tapi mahasiswa minta ditemui Bupati langsung," ungkapnya. 

Sebelum membubarkan aksi, mahasiswa membakar ban dan keranda serta karangan bunga sebagai bentuk kekecewaan. 

Selain itu juga melakukan aksi teatrikal, yang menampilkan seorang rakyat yang sulit ketemu Bupati. 

Berikut 9 temuan yang disuarakan PC PMII Tuban saat aksi. 

1.PC PMII Tuban menemukan banyaknya pasukan retail yang berkuasa, sehingga UMKM serta pasar tradisional mengalami keresahan dalam daya saing dagang. Ini tidak sesuai dengan misi bupati mengenai one village one product (satu desa satu produk, red). 

2.Banyaknya industrialisasi yang ada di kabupaten tuban tidak berbanding lurus dengan penyerapan lapangan pekerjaan.

3.Skor pendidikan keagamaan tidak menjadi prioritas untuk perolehan beasiswa dalam tataran pendidikan dasar (SD) dan pendidikan tingkat pertama (SMP), padahal pendidikan agama dan moral adalah hal yang mendasar untuk anak anak didik dalam tataran pendidikan.

4.Penyerapan anggaran pendidikan kurang maksimal sehingga mengalami silpa hampir 700 juta, yang semestinya bisa di manfaatkan untuk kebutuhan potensi SDM pendidikan.

5.Belum ada kejelasan mengenai legalitas yang berwenang dalam demosi 30 ASN, sehingga memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat.

6.Penerapan mengenai undang-undang kemendagri direndahkan, sehingga KASN turun di Tuban.

7.Perbaikan jalan belum merata masih banyak jalan PU kabupaten Tuban yang perlu segera di eksekusi sesuai tagline bupati (Mbangun deso noto kutho).

8.Edukasi mengenai kesehatan belum maksimal, sehingga perilaku hidup sehat di masyarakat terutama dalam hal penempatan maupun pemanfaatan sampah begitu kecil.

9.Keprihatinan lansia dalam pelayanan kesehatan menjadi keresahan bagi masyarakat, karena belum ada petugas kesehatan khusus lansia di pelosok desa.