Berita Surabaya

Pernikahan Beda Agama di Surabaya Disahkan Pengadilan Negeri, Sempat Ditolak Dispendukcapil

Mereka yang kecewa karena ditolak Dispenduk Capil Kota Surabaya untuk mencatatankan pernikahannya, memilih membuat permohonan penetapan melalui PN

Penulis: Firman Rachmanudin | Editor: Samsul Arifin
mirror
ilustrasi pernikahan - Kronologi lengkap Nikah beda agama di PN Surabaya dikabulkan 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pasangan suami istri berinisial RA dan EDS terpaksa meminta keadilan atas pernikahan yang mereka gelar pada Maret 2022 lalu.

Mereka yang kecewa karena ditolak Dispenduk Capil Kota Surabaya untuk mencatatankan pernikahannya, memilih membuat permohonan penetapan melalui mekanisme peradilan.

RA yang beragama islam dan pasangannya EDS yang kristen kemudian mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Gayung bersambut, Senin (20/6/2022) website resmi PN Surabaya memperlihatkan putusan kedua mempelai beda agama itu melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. 

Dalam penetapan itu, hakim tunggal Imam Supriyadi mengabulkan permohonan pasangan tersebut untuk menikah meski beda agama.

Hal itu juga membuat Dispenduk Capil Kota Surabaya, memfasilitasi pencatatan pernikahan keduanya.

"Memberikan Izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota madya Surabaya," kata hakim tunggal Imam Supriyadi sambil ketok palu.

Pertimbangan penetapan itu dilakukan Imam Supriyadi setelah menelaah dasar hukum menurut undang-undang yang berlaku, diantaranya yakni ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Baca juga: Kejanggalan di Malam Pertama, Borok Pernikahan 10 Bulan Terkuak Tak Pernah Buka Baju, Bikin Syok

Kumpulan Berita Lainnya seputar Surabaya

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved