Tiga Sikap MUI Jatim Pasca Pernikahan Beda Agama Dikabulkan PN Surabaya

Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) ikut menanggapi masalah tersebut. Diketahui, fenomena pernikahan beda agama ini sempat menghebohkan

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Aqwamit Torik
Pixabay/Hassangill
Ilustrasi pernikahan - Sikap MUI Jatim soal pernikahan beda agama yang disahkan Pengadilan Negeri Surabaya 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Hebohnya pernikahan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memantik respon banyak pihak.

Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) ikut menanggapi masalah tersebut.

Diketahui, fenomena pernikahan beda agama ini sempat menghebohkan masyarakat.

Tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra.

MUI Jatim menanggapi dengan beberapa sikap.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (23/6/2022) malam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin mengatakan PN Surabaya tidak mengesahkan pernikahan beda agama namun hanya memberikan izin berdasar regulasi. 

Baca juga: Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, Pasal Ini jadi Pertimbangan Hakim


Selain itu, KH Sholihin mengungkapkan bahwa stigma yang berkembang saat ini jika pernikahan secara agama tidak dilegalkan, maka akan mengakibatkan kumpul kebo. 


“Ini adalah masalah prasangka, bisa iya bisa tidak. Tapi sementara orang yang melakukan pernikahan beda agama pasti melanggar ajaran agama. Maka sesuatu yang masih prasangka tidak bisa mengalahkan hal yang sudah pasti,” ungkapnya.


Dari hasil pembahasan, setidaknya terdapat tiga sikap dari MUI Jatim.

Pertama, Mengacu pada Fatwa MUI 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, UU No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam maka Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menolak perkawinan beda agama karena hukumnya haram dan tidak sah.


Kedua, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antar personal dan muamalah.

Namun, ada unsur ubudiyah atau manifestasi ketaatan seorang hamba kepada tuhannya. 


"Sedangkan Islam melarang pernikahan beda agama. Dengan demikian jika pernikahan beda agama dilegalkan maka secara otomatis mendorong seseorang menyalahi ajaran agamanya dan ini bertentangan dengan UU 1945 pasal 29 ayat 2," tambahnya. 


Sementara ketiga, larangan pernikahan beda agama dalam Islam sebenarnya bukan untuk mendiskriminasikan agama lain.

Namun sebagai bentuk menjaga kemaslahatan dan proteksi atau perlindungan terhadap salah satu tujuan syariat yaitu hifz ad-din. 


"Artinya legalisasi pernikahan beda agama adalah bentuk mafsadah atau hal negatif yang harus dihindari sebagaimana kaidah fiqh yaitu dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih," tuntasnya. 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved