Dua BUMD di Sumenep Dianggap Tak Sehat, DPRD Desak Bupati Sumenep Turun Tangan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Komisi II DPRD Sumenep mendesak orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep untuk turun tangan soal dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih jauh dari harapan.

Buktinya, dua perusahaan milik Pemkab Sumenep ini dianggap belum sehat sampai sekarang, utamanya soal keuangannya.

Dua perusahaan pelat merah itu diantaranya PD Sumekar dan PT Sumekar.

Baca juga: Miris, Kepulauan Sumenep Disebut Tidak Ada Layanan Unit Transfusi Darah, Dinkes P2KB Angkat Bicara

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Keduanya dianggap tidak sehat lantaran belum bisa menghidupi perusahaannya.

Apalagi sampai memberikan dividen (pembagian laba perusahaan) kepada Pemerintah kota Sumekar, tentu saja belum mampu.

Salah satu contoh, PD Sumekar mengelola bisnis Apotek yang dalam pelaksanaanya dipihakketigakan. Dan, ternyata juga tidak memberikan profit kepada PD Sumekar, meskipun dalam catatanya ada keuntungan.

Selain itu juga, perusahaan ini juga mengelola pengadaan beras ASN (Aparatur Sipil Negara). Ternyata kedua bisnis tak membuat BUMD ini sehat.

Sementara PT Sumekar hanya mengelola bisnis perkapalan, yakni menggunakan kapal DBS (Dharma Bahari Sumekar).

Ternyata bisnis ini malah menimbulkan gejolak, alasannya karena tidak mampu membayar gaji karyawannya.

"Padahal, dua BUMD ini kan sudah lama berdiri dan terus dipaksa untuk bisa menghasilkan. Ternyata sampai detik ini perusahaan ini tidak sehat," ujar anggota komisi II DPRD Sumenep, Juhari pada Jumat (8/7/2022).

Dari itulah kata politisi PPP Sumenep ini, Bupati Sumenep harus turun tangan untuk bisa membuat perusahaan tersebut lebih sehat.