Berita Bangkalan

Cerita Mahasiswa Gelar Demo Tunggal di Depan Kejari, Prihatin Ada Ibu Renta Makan Sehari Sekali

Mahasiswa semester X Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur asal Kecamatan Socah itu bahkan menggelar aksi unjuk rasa

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Samsul Arifin
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
LANTANG - Kajari Kabupaten Bangkalan, Candra Saptaji menerima pernyataan sikap dan tuntutan yang dibacakan secara tunggal oleh Mustakim dalam kesempatan unjukrasa mendukung pemberantasan korupsi di Bangkalan, Senin (25/7/2022). 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Perhatian publik Kabupaten Bangkalan terhenyak ketika secara berantai, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Bangkalan melakukan penindakan hingga penahanan terhadap 11 orang tersangka atas kasus dugaan korupsi. Mereka terdiri dari camat, kepala desa (kades), mantan kades, hingga pendamping untuk bantuan dana dari Kementerian Sosial khusus warga miskin yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Kondisi inilah yang kemudian memantik rasa empati Mustakim. Mahasiswa semester X Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur asal Kecamatan Socah itu bahkan menggelar aksi unjuk rasa tunggal di Mapolres dan Kantor Kejari Bangkalan, Senin (25/7/2022).

“Ada seorang ibu berusia renta, bahkan untuk satu hari dia makan hanya satu kali. Dan ketika itu pun (nasi) basi dia terpaksa memakan karena tidak ada yang bisa dia makan dalam sehari. Jika memang bapak-bapak di sini tidak percaya, ikut saya lakukan survey,” tegas Mustakim di hadapan barikade personel Polres Bangkalan di pintu masuk Kantor Kejari Bangkalan.

Ibu renta yang dimaksud Mustakim adalah seorang pemulung yang biasa disebut Mbah Sideh. Ia biasa memungut sampah yang masih bernilai ekonomis di Pasar Kamal dan kembali menjualnya seharga Rp 5 ribu hingga Rp 7 ribu.

“Beliau (Mbah Sideh) membeli nasi seharga RP 5 ribu di warung nasi dekat pasar. Pernah beliau tidak membeli nasi da nada orang memberikan sebungkus nasi yang ternyata sudah basi sehingga beliau sakit perut,” tuturnya kepada Surya.

Karena itu, beberapa poin dalam pernyataan sikap dan tuntutan mengatasnamakan Aliansi Laskar Advokasi Sosial di antaranya berisikan, memberikan dukungan penuh terhadap Kejari dan Polres Bangkalan untuk mengusut tuntas kasus Dana Desa, PKH, dan mengembangkan ke wilayah lain.

Meminta Kejari dan Polres Bangkalan untuk melakukan identifikasi, penyelidikan, dan penyidikan secara menyeluruh terhadap indikasi penyalahgunaan dana KIP dan BOS di Kabupaten Bangkalan. Dan meminta Pemkab Bangkalan untuk selalu melakukan pengawasan dan transparansi data khususnya dugaan penyelewengan dana PKH dan KIP yang saat ini beredar.

“Saya buktikan bahwa di sini masih banyak penyelewengan dana yang seharusnya diterima masyarakat kurang mampu. Tetapi justru kemudian dikooptasi sedemikian rupa sehingga tidak sampai kepada orang yang berhak,” tegas Mustakim.  

Ia menjelaskan, kehadirannya melalui orasi tunggal bermaksud menyampaikan dukungan kepada aparat penegak hukum baik Polres maupun Kejari Bangkalan karena memang kondisi seperti pemulung Mbah Sideh bisa diakomodasi oleh negara, diberikan bantuan sebagaimana mestinya yang harus didapatkan masyarakat kurang mampu.

“Mungkin bapak-bapak di sini enak. Ketika pulang ada makanan enak, mobil ada sepeda motor ada. Tetapi banyak kemudian masyarakat di sana yang seharusnya mendapatkan hak tetapi justru kemudian dikooptasi sedemikian rupa, coba kita pikirikan itu bersama,” jelasnya.  

Baca juga: Mahasiswa Ini Lantang Dukung Penuh Penindakan Korupsi di Bangkalan, Gelar Demo Tunggal di Polres

Kumpulan Berita Lainnya seputar Bangkalan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Bangkalan menetapkan 4 orang sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, Selasa (28/6/2022) menjelang petang. Mereka terdiri dari Camat Tanjung Bumi berinisial AA berikut Kades Tanjung Bumi berinisial MR atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Desa atau APBDes tahun 2021.

Tim Penyidik Kejari Bangkalan merilis, ada sejumlah tujuh titik pekerjaan pengaspalan dengan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa. Sejumlah 4 pekerjaan di antaranya dilaksanakan pada tahun 2022 dan sejumlah 3 pekerjaan lainnya dilakukan pada tahun 2021. Ditemukan kerugian negara senilai Rp 300 juta.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved