Berita Bangkalan

"Ini Serius Gak Sih", Kegelisahan Aktivis Pertanyakan Kelanjutan KPK Periksa Korupsi di Bangkalan

Beragam asumsi pun akhirnya bermunculan di benak masyarakat terkait perkara yang tengah dibidik KPK di Kabupaten Bangkalan

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Samsul Arifin
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
TINDAK TEGAS KORUPSI - Mengatasnamakan Aliansi Laskar Advokasi Sosial, Mustakim seorang diri menggelar aksi unjuk rasa ke Polres, Kejaksaan Negeri (Kejari), hingga ke Pemkab Bangkalan, sebagai bentuk dukungan terhadap penindakan kasus dugaan korupsi, Senin (25/7/2022) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Selama hampir sebulan terakhir, masyarakat Bangkalan terhenyak dengan kabar pemanggilan sejumlah Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun hingga memasuki awal Agustus ini, kisah KPK memeriksa sejumlah kepada dinas itu sebatas sebagai obrolan bernada lirih dari warung ke warung hingga forum-forum diskusi kecil.

Beragam asumsi pun akhirnya bermunculan di benak masyarakat terkait perkara yang tengah dibidik KPK di Kabupaten Bangkalan. Salah satu di antaranya yakni tentang perkara assessment atau lelang jabatan kepala dinas. Segudang pertanyaan juga muncul dalam benak Ketua Umum Laskar Advokasi Sosial (LAS) Bangkalan, Mustakim.

“Ini serius gak sih?. KPK ini sungguh-sungguh gak sih?. Pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkab Bangkalan malah semakin menguap, seperti kisah tak berujung. Ini berlanjut apa tidak ya?,” ungkap Mustakim kepada Surya dengan nada heran, Senin (8/8/2022).

Pertanyaan-pertanyaan dalam kepala Mustakim sejatinya mewakili kebingungan masyarakat. Situasi ini memicu keresahan sebagian besar para pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan, terlebih mereka yang telah dimintai keterangan oleh KPK di Kantor BPKP Jatim. 

“Panas-dingin, seperti anomali cuaca yang terjadi saat ini di Bangkalan. Jangan sampai pemkab tersandera dengan kondisi seperti ini, menguap begitu saja. Masyarakat sudah resah, beberapa kepala dinas sudah ‘tertodong’ (diperiksa). Bahkan isu yang beredar Pak Bupati juga sudah terlanjur ‘tertosdong’,” jelasnya.

Karena itu, Aliansi LAS Bangkalan yang merupakan gabungan dari berbagai elemen kepemudaan dan kemahasiswaan menyayangkan langkah KPK karena dinilai kurang jeli dalam bertindak, telatm dan terkesan kurang profesional dalam penanganan kasus assessment bagi sejumlah pejabat Bangkalan.

“Karena kami mendengar bahwa sprindik (surat perintah penyidikan) telah terbit sejak Desember 2021. Namun KPK baru beraksi pada bulan pertengah Juli 2022, ini mengesankan setengah hati,” tegas Mustakim, mahasiswa semester X Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur asal Kecamatan Socah.  

Tidak sebatas penanganan kasus assessment pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan, Mustakim juga meminta KPK melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Bukan hanya bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Dana Desa saja yang dirampok oknum tak bertanggung jawab, tetapi juga meluas ke BOS dan KIP juga ditengarai menjadi ajang bancaan pegiat dan stakeholder pendidikan di Kabupaten Bangkalan,” tegasnya.

Baca juga: Korupsi Dana PKH di Bangkalan, Eks Kades Jadi Tersangka Baru, Kerugian Negara Tembus Rp 3 Miliar

Seperti diketahui, sejak akhir Juni 2022 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Bangkalan telah menetapkan 13 tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan PKH dan Dana Desa. Sebanyak 12 tersangka di antaranya telah dijebloskan ke Rutan Kejati Surabaya. Tersangka terbaru atau ke-13 yang ditetapkan Kejari Bangkalan yakni eks Kades Kelbung berinisial SM.

Sejumlah 12 tersangka itu terdiri dari dari Camat Tanjung Bumi berinisial AA berikut Kades Tanjung Bumi berinisial MR atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Desa atau APBDes tahun 2021. Kejari Bangkalan menetapkan tersangka dan menahan keduanya pada Selasa (28/6/2022)

Di hari yang sama, Kejari Bangkalan juga menetapkan dan menahan isteri mantan Kades Kelbung, Kecamatan Galis berinisial SU dan seorang pendamping PKH berinisial MZ. Total kerugian negara atas kasus dugaan korupsi ini mencapai Rp 3 miliar.

Selanjutnya, Tim Penyidik Kejari Kabupaten Bangkalan kembali menetapkan dua tersangka baru berinisial AM selaku pendamping PKH Desa Kelbung dan SI. Keduanya menyusul tersangka SU dan MZ, Senin (11/7/2022) malam.

Tak berhenti di situ, Kejari Bangkalan juga menggelinding koordinator PKH Kecamatan Galis berinisial AGA, Kamis (14/7/2022) petang. Itu setelah pihak penyidik menemukan bukti kuat dana bantuan untuk warga miskin itu mengalir ke pria asal Kelurahan Mlajah, Kota Bangkalan itu.  

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved