Berita Sumenep

Pasca Didemo Polemik Pengukuran Tanah Markas Kodim/0827 Sumenep, Kantor BPN Didatangi Kementerian

Sebelumnya kantor BPN Sumenep didemo masyarakat untuk menolak rencana pengukuran peta bidang tanah Makodim/0827 Sumenep

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Mobil dinas dari kementerian i depan kantor BPN Sumenep, Kamis (25/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Setelah didemo warga Masyarakat soal polemik pengukuran peta bidang tanah Markas Kodim/0827 Sumenep di kantor BPN setempat, hari ini tiba-tiba di datangi petugas dari Kementerian pada Kamis (25/8/2022).

Sebelumnya kantor BPN Sumenep didemo masyarakat untuk menolak rencana pengukuran peta bidang tanah Makodim/0827 Sumenep atas permohonam perkumpulan wakaf (PW) Panembahan Sumolo Sumenep (PSS) pada Selasa (22/8/2022).

Petugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) datang dengan menggunakan mobil warna hitam plat merah nomor polisi L1586 EP.

Terpantau hari ini, mobil dinas ada di depan kantor BPN Sumenep pada pukul 13.45 WIB.

"Dari kementerian,"  jawabnya dengan singkat saat ditanya sopir mobil dinas bernopol L1586 EP tersebut.

Informasi itu juga dibenarkan oleh salah satu Aktivis Pemuda Sumenep, Nurahmat yang kebetulan sedang berada dilokasi kantor BPN setempat.

Untuk diketahui sebelumnya, salah satu pengamat pertanahan atau tokoh aktivis muda Fauzi As menyoroti keras dugaan mafia tanah di kamtor BPN Sumenep.

"BPN ini bikin blunder sendiri dengan menerima surat pengukuran dari PW PSS yang penuh kontroversi," tegas Fauzi As.

Owner Cafe Mami Muda Sumenep ini menilai dan juga meragukan legalitas terkait Perkumpulan Wakaf (PW) Panembahan Sumolo Sumenep (PSS) yang memohon pengukuan peta bidang tanah Makodim/0827 Sumenep.

Baca juga: Geruduk Kantor BPN Sumenep, Ratusan Warga Tolak Pengukuran Tanah oleh BPN di Markas Kodim/0827

Bahkan lanjutnya, ia mengkritik cara caranya yang secara terang terangan meminta lahan Kodim/0827 Sumenep  yang dikomersilkan hingga 50 persen.

"Bahkan anehnya, PWPS secara terang terangan meminta jatah 30 hingga 50 persen lahan Kodim yang dikomersilkan. Ini kan memalukan," kritiknya.

"Bagaimana masyarakat bisa percaya mas, jika kita rinci mulai dari persyaratan yang diajukan oleh PW PSS yang sudah kami duga penuh rekayasa dan palsu. Itu di legalkan oleh Kepala BPN karena dianggap memenuhi syarat, jadi dugaan kami bahwa Kepala BPN Sumenep ini terlibat dalam penyempurnaan Misi Oknum PW PSS," katanya.

Bahkan kata Fauzi dirinya menyampaikan uneg- unegnya melalui WhatsApp ihwal akta ikrar wakaf yang sudah kadaluarsa.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved