Harga BBM Naik

Gejolak Penolakan, PKS Jatim Ikut Desak Presiden Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM

DPW PKS Jatim meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. PKS menegaskan semestinya pemerintah mendengar desakan masyarakat

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Yusron Naufal Putra
DPW PKS Jatim nyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM dan mendesak Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur (DPW PKS Jatim) meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. PKS menegaskan semestinya pemerintah mendengar desakan dan keluhan masyarakat. 


Dalam pernyataan sikap resminya, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan mengatakan pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang ditetapkan beberapa waktu lalu tersebut. Penolakan itu dilakukan seluruh tingkat kepengurusan di PKS. 


"Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Irwan di Kantor DPW PKS Jatim di kawasan Gayungsari Kota Surabaya, Selasa (6/9/2022). 


Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut memberatkan masyarakat yang baru akan bangkit pasca dihantam kondisi pandemi Covid-19. Kenaikan harga BBM disebut akan menyebabkan efek domino di masyarakat. 

Baca juga: Gelombang Tolak Kenaikan Harga BBM di Sampang Terjadi Dua Hari Berturut, Kini Makin Memanas

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

 


Diantaranya, akan menurunkan daya beli khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih. "Elemen masyarakat akan menjerit terpukul ekonominya," lanjut Irwan. 


Disisi lain, Jawa Timur merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. 


"Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," jelasnya. 


Belum lagi, tambah Irwan, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil. Padahal, menurutnya banyak dari desa-desa nelayan di pesisir masuk ke dalam desa miskin ekstrim.


"Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan," kata pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama dua periode.


Atas sikap ini, Irwan menegaskan jika seluruh anggota legislatif DPRD Provisi Jawa Timur dari PKS hingga tingkat kabupaten/kota serta seluruh struktur PKS dari wilayah hingga ke ranting bakal terus menyuarakan sikap tersebut. 
---

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved