Oknum Kadus di Sumenep Diduga Potong BLT BBM Tahun 2022, KPM Mengaku Kena Potong Rp 70-100 Ribu

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Oknum Kepala Dusun (Kadus) di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng Sumenep Madura diduga potong Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) Tahun 2022.

Dugaan pemotongan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut mulai dari Rp 70 - 100 ribu rupiah.

Inisial S (40) warga Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng ini mengakui BLT BBM yang diterimanya Rp 500 ribu telah dipotong oleh oknum Kadus dengan modus pembayaran pajak sebesar Rp 70 ribu.

BLT BBM tersebut merupakan bantuan dari Kemensos RI sebesar Rp 300 ribu dua bulan sekaligus dan juga program bantuan sembako untuk bulan september 2022 sebesar Rp 200 ribu dan total Rp 500 ribu melalui PT. Pos Indonesia.

Baca juga: Ketua KPU Sumenep Masih Belum Ada Pengganti, Kini Dijabat oleh Plh, Terungkap Penyebabnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura dan Berita Sumenep di GoogleNews TribunMadura.com

"Saya penerima BLT BBM dusun jambu monyet Desa Lenteng Barat, seharusnya saya menerima BLT dalam jumlah Rp 500 ribu sesuai surat undangan di atas. Tetapi oleh kadus atas instruksi Kades kami diminta menyetor uang 70 ribu," tutur S pada media ini, Rabu (21/9/2022).

Menurutnya, setelah pulang mengambil dari PT. Pos Indonesia, pihaknya mengaku langsung diambil (diparani) paksa ke rumahnya.

"Aada yang langsung diambil pulang dari pos, awalnya tidak bilang untuk apa. Tapi mereka berdalih uang 70 ribu itu untuk bayar pajak SPPT yang terhutang dulu," katanya.

"Bahkan BPD terkesan diam dan tak berkutik menyikapi pungli tersebut. Kalau memang itu pembayaran pajak, harusnya ada bukti SPPT," kesalnya.

Terpisah, Kepala Dusun Jambu Monyet Desa Lenteng Barat, Waris saat dikonfirmasi membenarkan jika ada pemotongan BLT BBM per KPM.

"Memang benar ada pemotongan yang sebelumnya pak kedes mengumumkan ke semua Kadus untuk memberitahukan kepada penerima BLT BBM di balai desa ada pemotongan 70 ribu," ngakunya.

Bahkan, dirinya berdalih pemotongan BLT BBM tersebut untuk bayar pajak, sebab pajak saat ini sudah diaktifkan kembali.

"Saya rasa semua komunikasi sudah tau dan setuju. Sementara untuk nominalnya kata pak kades mengusulkan untuk ngambil SPPT yang paling murah, yaitu Rp 6 ribu selama 10 tahun, jadi semua di ambil rata," jelasnya.