Berita Surabaya

Instruksi Jokowi Pakai Kendaraan Listrik Disambut Pemkot Surabaya, Wali Kota Ungkap Upaya

Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, penyiapan fasilitas tersebut juga penting diutamakan lebih dahulu sebelum unit kendaraan listrik datang.

Penulis: Bobby Koloway | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Bobby Koloway
Wali Kota Surabaya Eri Cahaya saat memberikan penjelasan di Surabaya terkait kendaraan listrik yang diinstruksikan Jokowi 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pengoperasian mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Terutama, terkait dengan tempat pengisian daya atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga layanan home charging..

Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, penyiapan fasilitas tersebut juga penting diutamakan lebih dahulu sebelum unit kendaraan listrik datang.

"Kami siap saja (menggunakan mobil listrik). Namun, menggunakan mobil listrik ini bukan sekadar euforia. Kita juga harus memikirkan lainnya seperti dimana tempat ngecas mobilnya," kata Cak Eri di Surabaya, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Motor Listrik ECGO 5 Hadir di Sumenep, Jadi Alternatif di Tengah Kenaikan Harga BBM

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

"Sebelum kita punya mobil listrik, jangan lupa untuk ngecasnya. Kita juga harus hitung seberapa jauh jangkauan mobil listrik sehingga butuh dicas kembali. Jadi bukan sekadar beli (mobilnya)," katanya.

Menurut Cak Eri, ini bukan kali pertama Pemkot Surabaya menggunakan bahan bakar alternatif pada kendaraan dinas. Pada 2015 lalu misalnya, Pemkot Surabaya menggunakan bahan bakar gas (BBG) pada kendaraan dinas.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini mengungkapkan, salah satu kendala pengoperasian kendaraan BBG saat itu. Di antaranya, terbatasnya tempat pengisian bahan bakar.

"Akhirnya, di kendaraan itu menyiapkan alternatif dua bahan bakar. Selain BBG, juga masih ada BBM juga," katanya.

Tak hanya di Surabaya, hal ini seharusnya juga dilakukan masing-masing daerah. Apabila tidak, maka penggunaan kendaraan dinas kepala daerah hanya bisa digunakan di dalam kota.

"Kalau (penggunaan) dalam kota bisa ya. Namun kalau keluar kota, harus melihat dahulu (tempat pengisiannya). Ada atau ngga sarana penunjangnya," katanya.

Selain program mobil dinas dari Pemerintah pusat, pihaknya juga tengah menyiapkan motor listrik untuk kendaraan dinas. Pihaknya menggandeng ITS Surabaya dalam penyiapan motor.

"Sepeda motor (listrik) sudah siap. Saya pun sudah punya. Di 2023, dinas-dinas juga pakai. Kalau mobil, belum siap. Kami menunggu mobilnya. Kalau ada, ya dibeli, digawe (dipakai)," kata Alumni ITS Surabaya ini.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada jajarannya di pusat dan daerah.

Joko Widodo meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas.

Perintah tersebut termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB untuk mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060. (bob) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved