Berita Madura

Empat Tahun Menjabat, Bupati Pamekasan Dituding Masih Belum Berpihak pada Petani Tembakau

Pendemo lebih banyak menyoroti persoalan tembakau, yang selama ini dinilai belum berpihak kepada petani, terutama menyangkut rendahnya harga tembakau

Penulis: Muchsin Rasjid | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Muchsin Rasjid
Hasib, salah seorang coordinator lapangan, saat orasi di depan pintu pagar sisi timur, kantor Pemkab Pamekasan. 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Sekitar 750 warga, yang tergabung dalam Gerakan Gotong Royong, Petani, NGO, DPD, LPM, ormas, pemuda, mahasiswa dan masyarakat unjuk rasa empat tahun, masa kepemimpinan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam,  Kamis (29/9/2022).

 

Pengunjuk rasa yang menumpang puluhan mobil pikap bak terbuka, bergerak dari area Monumen Arek Lancor membawa sejumlah poster dan peralatan sound system, menuju kantor Pemkab Pamekasan dan berhenti, di pintu pagar sisi timur, yang sudah dijaga sejumlah aparat kepolisian.

 

Dalam unjuk rasa yang berlangsung selama 2,5 jam, mulai pukul 10.30 itu, mereka lebih banyak menyoroti persoalan tembakau, yang selama ini dinilai belum berpihak kepada petani, terutama menyangkut rendahnya harga, masuknya tembakau luar Madura ke Pamekasan dan lemahnya Satpol PP yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penegak perda tata niaga tembakau.

Baca juga: Pesan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam untuk Para Guru, Ingatkan Pentingnya Peran Guru Terhadap Siswa

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Koordinator lapangan, Hasib, dalam orasinya mengatakan, ia miris saat mendengar dua truk pengangkut tembakau luar Madura yang dicegat warga di Pamekasan, kemudian salah satu truk dirampas dan truknya berikut muatannya dibakar massa.

 

“Seandainya Satpol PP benar-benar melaksanakan tugasnya dengan turun ke lapangan untuk meneggakkan perda tembakau, kami yakin pembakaran itu tidak akan terjadi. Dua orang yang ditangkap  dengan tuduhan membakar, hanyalah korban. Semua ini karena kesalahan dan kelemahan Pemkab Pamekasan,” kata Hasib dengan lantang.

 

Yang patut disayangkan, kata Hasib, saat dirinya bersama teman-teman, dialog dengan Satpol PP, Disperindag dan Komisi II DPRD Pamekasan beberapa hari lalu, mempertanyakan setelah terjadinya kasus pembakaran truk, apa yang dilakukan pemkab Pamekasan untuk mencegah masuknya tembakau luar Madura ke Pamekasan, ternyata taka ada langkah apapun yang akan dilakukan.

 

Sedang Mohammad Tosan, koordinator lainnya juga menyinggung pernyataan Satpol PP yang mengaku tidak maksimal tegakkan tata niaga tembakau, dengan alasan tidak ada anggaran. “Jawaban Satpol PP tidak realistis. Karena tugas Satpol PP menegakkan perda. Kenapa masih berdalih tidak ada anggaran,” ungkap Tosan.

 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved