Tragedi Kanjuruhan

Presiden K-Conk Mania Desak Kapolda Jatim dan Kapolres Malang Mundur Usai Tragedi Kanjuruhan

Penggunaan gas air mata telah memicu kepanikan massal hingga berakibat jatuhnya ratusan korban meninggal dunia dalam laga derby Arema FC Vs Persebaya

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
Istimewa/TribunMadura.com
Presiden K-Conk Mania fans Madura United, Jimhur Saros 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian dinilai Presiden K-Conk Mania, Jimhur Saros telah melanggar aturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan beberapa Peraturan Kapolri.

Karena itu, Jimhur dengan tegas mendesak Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Malang menanggalkan jabatannya.   

 

Menurutnya, penggunaan gas air mata telah memicu kepanikan massal hingga berakibat jatuhnya ratusan korban meninggal dunia dalam laga derby Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu (1/10/2022) malam.

K-Conk Mania merupakan pendukung klub sepak bola Liga 1 Indonesia yaitu Madura United yang berasal dari Bangkalan, Jawa Timur.

 

“Pertama, saya mengawali dengan ungkapan bela sungkawa sedalam-dalamnya, mengecam tindakan kekerasan dan anarkis yang dilakukan TNI-Polri di stadion. Copot Kapolres Malang dan Kapolda Jawa Timur,” tegas Jimhur kepada Surya.

Baca juga: Manajemen Arema FC Tak Peduli Soal Sanksi Berat PSSI, Lebih Pentingkan Keluarga Korban

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Ia menerangkan, penggunaan gas air mata dilarang FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulation. Pada Pasal 19 menegaskan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion.

 

Selain itu, lanjutnya, tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkapolri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.

Kemudian, Perkapolri Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara, dan Perkapolri Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara.

 

Jimhur juga mendesak Propam Polri dan POM TNI memeriksa dugaan kekerasan di Stadion Kanjuruhan serta meminta Kompolnas segera memeriksa dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran kinerja anggota kepolisian.

 

“Pemerintah bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan hingga jatuhnya korban dan luka-luka. Jangan lupa, Ketum PSSI beserta jajaran pengurus harus mundur, karena mereka sudah gagal mengelola kompetisi dengan baik. Termasuk Dirigen yang memimpin dengan lagu bernada rasis, jelas memprovokasi harus diusut tuntas,” pungkasnya. (edo/ahmad faisol)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved