Berita Surabaya

PN Surabaya Belum Keluarkan Izin Penyintaan Tongkang yang Terlibat Kasus Dugaan Penggelapan BBM

Padahal, Permohonan izin penyitaan tongkang-tongkang milik kedua perusahaan yang saling terafiliasi itu diajukan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim

Editor: Samsul Arifin
Pexels
Ilustrasi pengadilan - PN Surabaya belum keluarkan izin penyitaan kapal tongkang yang terlibat kasus penggelapan BBM 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Izin penyitaan tongkang yang jadi barang bukti kasus dugaan penggelapan pasokan BBM untuk kapal-kapal Perusahaan pelayaran di Surabaya belum dikeluarkan Pengadilan Negeri Surabaya

Padahal, Permohonan izin penyitaan tongkang-tongkang milik kedua perusahaan yang saling terafiliasi itu diajukan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim

Izin penyitaan tongkang milik PT Bahana Line atau pun PT Bahana Ocean Line meski permohonan telah diajukan penyidik Polda Jatim sejak 9 September lalu.

Permohonan izin penyitaan tongkang-tongkang milik kedua perusahaan yang saling terafiliasi itu diajukan penyidik Ditreskrimum Polda Jatimdalam penanganan kasus dugaan penggelapan pasokan BBM untuk kapal-kapal PT Meratus Line.

Keterlibatan PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line karena keduanya bertindak selaku perusahaan pemasok BBM untuk PT Meratus Line.

Humas PN Surabaya Anak Agung Gede Agung Parnata mengatakan permohonan izin sita tongkang-tongkang PT Bahana Line sedang dalam kajian pimpinan pengadilan.

"Ya. Informasinya seperti itu, masih dikaji," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu petang (5/10/2022).

Ditanya kenapa penelaahan permohonan itu memakan waktu lama, menurut Gede hal itu merupakan ranah pimpinan PN Surabaya yang berwenang mengkaji dan memberikan izin atau menolak.

Meski tidak mengetahui persis isi permohonan dari Ditreskrimum Polda Jatim dengan nomor
B/579/IX/RES I.II/2022/Ditreskrimum tertanggal 9 September 2022 itu, Gede menduga materi permohonan membutuhkan telaah yang lebih dalam.

Baca juga: Kasus Dugaan Penggelapan BBM di Perusahaan Pelayaran Surabaya Kini Ditangani Polda Jatim

"Tergantung pimpinannya sih. Permohonan penyitaan dan penggeledahan itu kan banyak," jelasnya.

Di sisi lain, Gede mengakui bahwa sebenarnya permohonan penyitaan dan penggeledahan barang bukti bisa diberikan cepat. Bahkan, izin dapat diberikan pada hari yang sama dengan hari pengajuan.

Gede menduga permohonan izin penyitaan tongkang-tongkang PT Bahana Line membutuhkan telaah lebih dalam sehingga izin tak kunjung diberikan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Namun, Gede kembali mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan kepala dan wakil kepala PN Surabaya yang menelaah dan memutuskan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved