Berita Surabaya
Belum Setor Proposal Resmi, Meratus Terancam Pailit
Tak adanya proposal yang masuk dari Meratus membuat Bahana meminta pada hakim agar mengakhiri proses PKPU dan menyatakan perusahaan tersebut pailit.
lihat foto
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Dugaan utang suplai bbm antara PT Meratus Line dan PT Bahana Line masih runyam.
Terbaru PT Meratus Line dianggap tak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran utang pada PT Bahana Line sebesar Rp50 miliar lebih terkait dengan utang suplai bahan bakar minyak (BBM).
Tak adanya proposal yang masuk dari Meratus membuat Bahana meminta pada hakim agar mengakhiri proses PKPU dan menyatakan perusahaan tersebut pailit
Ancaman sanksi pailit ini membayangi PT Meratus Line lantaran PT Bahana Line menganggap ia selalu mengulur-ulur kewajiban pembayaran utang sebesar Rp50 miliar. Indikasi adanya upaya untuk menunda atau mengulur-ulur kewajiban pembayaran ini terlihat dari tidak jelasnya proposal yang masuk baik pada pihak Bahana Line melalui Pengurus dan Hakim Pengawas.
Kuasa hukum dari PT Bahana Line, Syaiful Ma'arif saat dikonfirmasi menyatakan, hingga kini PT Meratus Line tak kunjung memberikan proposal sebagaimana yang telah ada dalam putusan PKPU-Tetap.
"Sidang terakhir kemarin baru ajukan draft proposal saja setelah beberapa kali menunda-nunda," ujar Syaiful, Senin (17/10).
Ia menambahkan, pada 14 September 2022 lalu, telah terjadi rapat rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang lanjutan PT Meratus Line (dalam PKPU).
Dalam rapat itu, Meratus menyampaikan laporan akuntan publik atas perhitungan kerugian keuangan PT Meratus Line tertanggal 12 September 2022, yang diterbitkan oleh akuntan publik Buntar & Lisawati.
Inti dari laporan itu, berisikan perhitungan kerugian PT. Meratus Line untuk periode Februari 2018 sampai dengan Januari 2022, yang ditimbulkan dari adanya dugaan penyimpangan saat pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kapal-kapal perusahan PT. Meratus Line (Dalam PKPU) oleh PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line.
Baca juga: PN Surabaya Belum Keluarkan Izin Penyintaan Tongkang yang Terlibat Kasus Dugaan Penggelapan BBM
"Dengan berdasarkan Surat Perikatan Nomor 006/KL/VIII/tanggal 05 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor 063/UL/VIII/202 tanggal 06 Agustus 2022, Ahli Akuntan Publik membuat Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan PT. Meratus Line (Dalam PKPU) tertanggal 12 September 2022," ungkapnya.
Tindakan PT. Meratus Line (Dalam PKPU) tersebut dilakukan setelah putusan pernyataan PKPU terhadap PT. Meratus Line (Dalam PKPU) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.SBY, tertanggal 31 Mei 2022. Karenanya tindakan tersebut seharusnya tunduk pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
"Mengacu pada ketentuan Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU, mengatur, selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Jadi kalau mau melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas hartanya harus melalui persetujuan tim pengurus," tambahnya.
Ia menambahkan, berdasarkan penjelasan dari Tim Pengurus PT. Meratus Line (Dalam PKPU), Surat Perikatan Nomor 006/KL/VIII/tanggal 05 Agustus 2022, Surat Tugas Nomor 063/UL/VIII/202 tanggal 06 Agustus 2022, dan adanya Laporan Akuntan Publik dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu atau mendapat persetujuan dari pengurus. Sehingga, surat perikatan dan surat tugas serta laporan akuntan publik tersebut dianggapnya tidak sah karena bertentangan dengan pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU.
Dalam persoalan laporan akuntan publik oleh Buntar & Lisawati itu, Syaiful menyebut dokumen laporan diperoleh secara sepihak dari PT Meratus Line (Dalam PKPU). Selain itu, materi atau dugaan fraud yang ada dalam laporan akuntan publik itu atas perhitungan kerugian Meratus, sudah masuk dalam Gugatan Perdata No. 456/Pdt.G/2022/PN.Sby., dan Laporan Pidana No. B/69/III/RES.1.1.1./2020/DITRESKRIMUM.
