Bupati Bangkalan Diduga Jadi Aktor Jual Beli Jabatan Kadis di 4 OPD, Wakil Ketua KPK Ungkap Dampak

TRIBUNMADURA.COM, LUMAJANG - Pengungkapan kasus dugaan suap melibatkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron nilainya cukup besar.

Ia diduga menerima uang tunai hingga senilai Rp3,9 miliar.

Dana itu rupanya didapat dari praktik jual beli jabatan kepala dinas (kadis) di 4 organisasi perangkat daerah (OPD).

Informasinya, tarif menjadi kadis nilai yang dipatok kisaran ratusan juta. Paling kecil Rp150 juta-Rp250 juta.

Baca juga: DPP PPP Bicara Kemungkinan Penonaktifan Abdul Latif Amin Imron di Struktural Partai

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Kecil atau besar nominal suap, tergantung lembaga mana yang paling strategis di lingkup Pemkab Bangkalan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, jika praktik-praktik ini dibiarkan maka imbasnya bisa memperburuk kinerja sebuah OPD.

Jabatan semustinya diberikan kepada orang yang memiliki kompeten dan komitmen mengabdi kepada negara.

Bukan kepada seseorang yang mampu membayar.

"Maka kalau diangkat pasti akan sibuk  berupaya mengembalikan apa yang sudah dibayar," kata Ghufron saat berkunjung ke Lumajang, Sabtu (29/10).

Selain diduga menjual jabatan kadis, rupanya lembaga anti rasuah juga menemukan kejanggalan baru.

Abdul Latif Imron diduga juga terlibat tindak korupsi pengadaan barang dan jasa kantor dinas di wilayah Bangkalan.

Oleh karena itu, beberapa waktu lalu seluruh OPD di Kabupaten Bangkalan digeledah.

"Yang diperiksa 34 orang. Mereka sekarang statusnya saksi," pungkas Nurul Ghufron.