Bupati Bangkalan Tersangka KPK, Eks Aktivis Bangkalan Sebut Bakal Makin Meluas

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Rangkaian kegiatan penggeledahan oleh rombongan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga menyasar hampir seluruh kantor instansi di lingkungan Pemkab Bangkalan dan gedung DPRD Bangkalan dalam lima terakhir dinilai berpotensi semakin meluasnya pengungkap kasus dan orang-orang yang dijerat.

Pada hari kelima penggeledahan, Jumat (28/10/2022), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut status Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) sebagai tersangka atas dugaan perkara suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pembina sekaligus Pendiri Lembaga Kajian Sosial dan Demokrasi (LeksDam) Bangkalan, Aliman Haris mengungkapkan, kehadiran rombongan KPK yang mengawali penggeledahan di ruang kerja  Bupati Ra Latif, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan pada Senin (24/10/2022) merupakan tindakan pengumpulan barang bukti atas dugaan kasus jual beli jabatan.

“Ini semakin meluas, jam’iyah kayaknya kalau seperti ini. Kalau jual beli jabatan berbalut assessment, kan bisa dihitung orang-orangnya. Namun ketika KPK menyebut PBJ, ini bisa meluas. Banyak pihak yang tersangkut dan bukan satu atau dua orang yang berpotensi sebagai tersangka,” ungkap Aliman kepada Surya, Jumat (28/10/2022) malam.

Baca juga: Buntut Bupati Bangkalan Tersangka KPK, Aktivis Sempat Merasa Aneh dan Yakin ada Tersangka Lain

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Bangkalan dan Berita Madura di GoogleNews TribunMadura.com

Apa yang menjadi pemikiran Aliman sejalan dengan asumsi masyarakat Bangkalan.

‘Manuver’ rombongan petugas KPK melakukan penggeledahan hingga hampir menyasar seluruh kantor organisasi pemerintahan daerah (OPD) di Pemkab Bangkalan membuat masyarakat kaget.  

“Kalau urusan status (Ra Latif) sudah banyak yang mengira dan meyakini bahwa pada akhirnya bupati kena sebagai tersangka. Justru selama lima hari terakhir ini membuat orang kepo terkait rangkaian penggeledahan KPK. Sementara sebelumnya, siapa tersangkanya kan belum dijelaskan,” terang pendiri Pusat Studi Kebijakan dan Anggaran (Pusaka) Jatim itu.

Hingga menjelang pelaksanaan Shalat Jumat, rombongan petugas KPK masih melakukan penggeledahan dengan menyasar Kantor Dinas Sosial di Jalan Halim Perdana Kusuma dan  Kantor Dinas Koperasi-UMKM di Jalan Soekarno Hatta.

Sebelumnya, usai melakukan penggeledahan di ruang kerja bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah, petugas KPK melanjutkan penggeledahan di rumah dinas bupati, Pendapa Agung, rumah pribadi sejumlah pejabat, Gedung DPRD bahkan hingga rumah pribadi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.

Penggeledahan terus berlanjut dengan menyasar Kantor Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Bangkalan, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan.

Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA), Kantor Dinas Koperasi dan UMKM, Kantor Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup.

“Pastinya ini akan berdampak terhadap pelayanan publik, berdampak terhadap koordinasi antar instansi terkait. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bukan satu atau dua dinas yang menjadi sasaran penggeledahan,” pungkas aktivis senior di era tahun 2000 an itu. (edo/ahmad faisol)