Ganjar Pranowo Sebut Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Bisa Disisipkan, Ketua KPK Mengamini

Ganjar menilai, pendidikan anti korupsi di sekolah tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus, tapi bisa disisipkan dalam pelajaran di sekolah

Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Istimewa
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama dengan Ketua KPK RI, Firli Bahuri membahas pendidikan anti korupsi sejak dini 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, pendidikan anti korupsi di sekolah menjadi salah satu upaya pemberantasan sejak dini.

Ganjar menilai, dari setiap pelajaran, pendidikan anti korupsi bisa dilakukan.

"Edukasi itu mulai dari pelajar, sekolah, ya. Kita tanda tangan bersama bupati/wali kota, agar mencoba menginternalisasikan pendidikan anti korupsi di level sekolah," kata Ganjar saat hadir pada peringatan road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (1/12/2022).

Ganjar hadir bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, lima gubernur yaitu dari Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Serta kepala daerah se-Jatim, hingga jajaran Forkopimda dan mitra se-Jatim.

Ganjar menilai, pendidikan anti korupsi di sekolah tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus.

Baca juga: Ganjar Pranowo Hadiri Hari Antikorupsi Sedunia, Gubernur Jateng: Ayo Taubat Jangan Korupsi!

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Nilai kejujuran itu bisa disisipkan dalam pelajaran di sekolah. Baik melalui pendidikan maupun cara belajar yang kreatif.

"Enggak perlu dengan kurikulum khusus. Pendidikan agama menjelaskan itu, pendidikan PKN menjelaskan itu, mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok melakukan pendidikan antikorupsi lebih kreatif, inovatif lagi agar banyak media atau cara dipakai untuk kampanye anti korupsi," ujarnya.

Selain juga, pendidikan anti korupsi bisa diberikan melalui komunikasi yang kreatif lain seperti melalui media sosial, kaus, atau berbagai media seperti stiker dan lainnya.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng mencatat, sampai saat ini sudah ada 23 SMA dan SMK negeri. Yaitu, SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan, SMKN 2 Kendal, SMKN Jateng Kota Semarang.

Ada juga, SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng Kabupaten Pati. Selanjutnya, SMAN 6 Surakarta, SMAN 1 Karanganyar Kabupaten Karanganyar, SMKN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali dan SMKN 2 Sukoharjo.

Juga, SMAN 1 Magelang Kota Magelang, SMAN 1 Purworejo, SMKN 1 Gombong Kebumen, SMKN 1 Temanggung, SMAN 1 Sigaluh Banyumas, SMKN 1 Purwokerto Banyumas, SMKN Jateng Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan Kota Pekalongan, dan SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal.

Hal yang serupa juga diungkap Ketua KPK RI Firli Bahuri.

Ia menyampaikan pemberantasan anti korupsi juga dilakukan di instansi pendidikan di masyarakat.

"Nah pendidikan masyarakat ini menyasar pada seluruh jejaring pendidikan, Masuk kepada tahapan pendidikan, baik formal dan informal," kata Firli.

Tentu dengan penanaman integritas melalui program pendidikan masyarakat yang menyasar kepada seluruh jajaran pendidikan termasuk pada tahapan pendidikan baik formal maupun informal.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved