Bupati Bangkalan Ditangkap KPK

Anggota DPRD Bangkalan Minta Kinerja Pemkab Bangkalan Tak Goyah Pasca KPK Tangkap Bupati

Komisi A berharap kondisi yang membelit Bupati Ra Latif dan para kepala dinas di lima OPD penting tersebut tidak terlalu berdampak pada Bangkalan

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Agus Sugianto Zain dalam siaran pers terkait penangkapan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron bersama lima Kepala OPD 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Ketua Komisi A DPRD Bangkalan memberikan dukungan moril atas penangkapan Bupati R Abdul Latif Amin Imron (Ra atif) bersama lima Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai mitra kerja di bidang pemerintahan, Komisi A berharap kondisi yang membelit Bupati Ra Latif dan para kepala dinas di lima OPD penting tersebut tidak terlalu berdampak terhadap terhadap jalannya roda pemerintah di Kabupaten Bangkalan.  

“Kami juga turut prihatin, ini adalah pukulan buat kami semua atas musibah yang menimpa Kabupaten Bangkalan terutama dari pihak eksekutif. Namun semoga dengan kejadian ini tidak sedikitpun menggoyahkan kinerja Pemkab Bangkalan,” ungkap politisi Partai Gerindra itu kepada Surya, Kamis (8/12/2022).

Para kepala dinas di lima OPD penting itu yakni Kepala Dinas PUPR, Wildan Yulianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mustakim, Kepala BKPSDA, Agus Eka Leande, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Bangkalan, Wabup Akui Tak Bisa Membantu: ini Sudah Ranah Pribadi

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

“Kelima OPD itu adalah signifikan. Kami selaku mitra kerja dari pemerintahan berharap situasi ini tidak mengganggu jalannya pemerintah dan layanan publik. Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena kaget juga atas situasi ini. Tetapi semoga kejadian ini tidak pernah terulang kembali di Bangkalan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK akhirnya membawa Bupati Ra Latif beserta kelima Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan ke Jakarta setelah dilakukan pemeriksaan di Polda Jatim, Rabu (8/12/2022) petang. Pemeriksaan tersebut melengkapi rangkaian pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang dimulai sejak Juni 2022

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka terhadap Bupati Ra Latif beserta kelima Kepala OPD itu pada Oktober 2022. Namun pihak Tim Penyidik KPK tidak langsung menangkap Ra Latif beserta kelima anak buahnya.

Terhadap keenam tersangka itu, KPK lantas meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melarang mereka bepergian ke luar negeri.

Dalam siaran persnya dari Gedung KPK Jakarta, Ketua KPK Firly Bahuri, Rabu (7/12/2022) malam, Bupati Ra Latif ditetapkan tersangka atas kasus dugaan suap jual beli jabatan dan pengaturan proyek di seluruh dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.

 

Firly menyebutkan, total uang yang diterima Ra Latif dua kasus itu diduga mencapai senilai Rp 5,3 miliar yang diterima melalui orang kepercayaannya sejak Ra Latif menjabat sebagai Bupati Bangkalan periode 2018-2023.

 

 

Sementara Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM dalam keterangan persnya mengungkapkan, kekosongan jabatan di lima OPD itu akan segera ditindaklanjuti dengan Pelaksana tugas (Plt) dari masing-masing OPD yang kebetulan terkait dengan kasus tersebut.

“Secepatnya kami akan mengisi. (Soal jabatan bupati) kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Gubernur. Tentunya Ibu Gubernur sudah ada barangkali aturan yang menyangkut itu, kami sifatnya wait and see saja,” pungkasnya. (edo/ahmad faisol)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved