Berita Madura

Total Honor Rp 24 Juta, Pendaftar Anggota Panwaslu Desa di Bangkalan Membeludak Hingga 919 Orang

Honor setiap anggota Panwaslu Desa pada Pemilu 2024 kali ini memang lebih besar daripada periode Pemilu 2019 yang berkisar Rp 800 ribu per orang

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Bangkalan melakukan pemberkasan para pendaftar di masing-masing sekretariat di 18 kecamatan. Terhitung selama periode 14-19 Januari 2023, total berkas pendaftaran Panwaslu Desa/Kelurahan yang diterima mencapai sejumlah 919 orang 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Momen pemilu kali ini seolah menjadi berkah bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan.

Antusiasme masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan pesta demokrasi tergambar dalam pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat desa/kelurahan yang digelar di 18 sekretariat Panwaslu Kecamatan Panwaslu di Kabupaten Bangkalan.

Sejak dibuka terhitung 14-19 Januari 2023, total berkas pendaftaran Panwaslu Desa/Kelurahan yang diterima panwaslu di 18 kecamatan sejumlah 919 orang. Mereka akan bersaing memperebutkan sebanyak 281 ‘kursi’, sesuai dengan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bangkalan.

Membludaknya jumlah calon panwaslu tingkat desa/kelurahan pada Pemilu 2024 kali ini tentu saja menjadi kejutan bagi Ketua Bawaslu Bangkalan, Mustain Saleh.

Baca juga: Ketua Bawaslu Tuding KPU Bangkalan Juga Diduga Melanggar Kode Etik dalam Proses Rekrutmen PPK

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Pasalnya, pada rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan pada Pemilu 2019 silam, hanya menarik perhatian sekitar 300 pendaftar.

“Jumlah 919 pendaftar ini sangat luar biasa, di luar dugaan kami. Dulu pada periode (pemilu) 2019, untuk mengisi satu desa ada satu pendaftar terus terang kami sangat kesulitan, ‘berdarah-darah’. Kali ini, benar-benar akan ada seleksi secara ketat,” ungkap Mustain kepada Tribun Madura, Jumat (20/1/2023).

Sekedar diketahui, besaran honor setiap anggota Panwaslu Desa/Kelurahan pada Pemilu 2024 kali ini sebesar Rp 1.100.000 per bulan. Mereka mulai mendapatkan honor mulai Maret 2023 mendatang atau sebulan setelah gelaran pelantikan yang dijadwalkan Bawaslu Bangkalan pada tanggal 5 atau 6 Februari 2023.

Mustain menjelaskan, honor setiap anggota Panwaslu Desa/Kelurahan pada Pemilu 2024 kali ini memang lebih besar daripada periode Pemilu 2019 yang berkisar sejumlah Rp 800 ribu per orang.

Besaran honor kali ini, lanjutnya, bukanlah semata-semata sebagai motivasi para pendaftar. Namun juga karena kesadaran bahwa masyarakat berhak mengawasi setiap tahapan perhelatan pesta demokrasi melalui perangkat-perangkat pengawasan bentukan bawaslu.  

“Dulu batasan umur untuk pengawas desa/kelurahan 25 tahun ke atas. Sekarang 21 tahun ke atas, jadi memudahkan kami. Karena di Madura pada usia 25 tahun ke atas, rata-rata sudah kerja atau merantau. Sedangkan dengan batasan minimal usia 21, ada yang baru lulus SMA atau masih kuliah,” jelasnya.

Dengan masa kerja hingga 22 bulan ke depan atau hingga pelaksanaan Pilkada Bupati-Wakil Bupati, Gubernur-Wakil Gubernur pada November 2024 mendatang, total honor yang akan diterima setiap anggota Panwaslu Desa/Kelurahan di kisaran Rp 24.200.000.

Mereka bertugas, berwenang, dan berkewajiban melakukan pengawasan di lingkup desa atau kelurahan membantu tugas dari anggota Panwaslu Kecamatan. Baik itu mulai tahapan DPT, verifikasi faktual, kampanye, sampai pada saat pendistribusian logistik hingga pencoblosan serta rekapitulasi.

“Jadi ada lima kotak dalam surat suara yang akan dicoblos pada 14 feb 2024, yakni Pileg Kabupaten, Provinsi, RI, termasuk juga DPD dan Presiden. Tugas mereka akan berlanjut hingga Pilkada pada November 2024,” pungkas Mustain.

Sementara, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Bangkalan, Buyung Pambudi menambahkan, masa pendaftaran calon Panwaslu Desa/Kelurahan akan diperpanjang selama tiga hari terhitung mulai 24-26 Januari 2023 untuk memberikan ruang seluas-luas keterlibatan perempuan.

“Memperhatikan keterwakilan perempuan hingga penutupan kemarin, belum mencapai angka 30 persen dari total 919 pendaftar. Ada sekitar 5 kecamatan yang meliputi beberapa desa yang pendaftar perempuan masih di bawah 30 persen,” ungkap Buyung.

Ia menjelaskan, pihaknya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya di antaranya perbaikan berkas pendaftaran kendatipun selama masa perpanjangan tersebut masih juga belum terisi keterwakilan perempuan seperti yang telah ditentukan.

“Terpenting kami sudah memberikan peluang yang besar dan seluas-luasnya, karena bagi kami keterwakilan sosok-sosok perempuan itu sangat penting. Pada Februari 2023 usai pelantikan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan terpilih sudah bertugas, mulai door to door verifikasi faktual untuk dukungan calon DPD,” pungkas Buyung. (edo/ahmad faisol)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved