Bukan Lagi PMK, Bangkalan Waspadai Wabah Penyakit Kulit, Tolak Sapi Tanpa Dokumen Vaksin LSD

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Setelah menjadi salah satu kabupaten zero reported case atau nol kasus penyakit mulut dan kaki (PMK) sejak 22 November 2022, Bangkalan kini mulai mewaspadai wabah Lumpy Skin Disease (LSD) atau penyakit kulit pada sapi.

Dokumen vaksin LSD saat ini menjadi syarat tambahan untuk lalu lintas keluar masuk sapi selain vaksin PMK.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan, drh Ali Makki mengungkapkan, sapi di beberapa kabupaten di Jawa Timur sudah ada yang terkonfirmasi LSD.

Namun sapi-sapi di Bangkalan dan Madura secara umum masih aman dari LSD.

“Namun kami tetap waspada sebagai langkah antisipatif. Salah satunya dengan melakukan pengetatan lalu lintas sapi. Karena selama ini penyebaran penyakit pada sapi seperti halnya PMK tidak lepas dari lalu lintas,” ungkap Ali kepada Tribun Madura, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Bangkalan Sukses Kampanyekan BIAN 2022 Tapi Kini Malah Diambang KLB Campak, Dinkes Beri Penjelasan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Kewaspadaan Ali memang beralasan. Pasalnya, Bangkalan tidak ingin kembali terjerembab di dasar kubangan hingga menjadi kabupaten zona hitam PMK.

Seperti diketahui, wabah PMK sapi mulai menerjang Bangkalan pada pertengahan Mei 2022.

Letupan sapi suspek PMK saat itu terdata di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Seperti Kecamatan Blega, Modung, dan Kecamatan Konang.

Kala itu, hasil pengujian sampel terhadap 68 ekor sapi, sejumlah 16 ekor sapi secara gejala klinis terpantau suspek PMK. Kondisi tersebut memancing sejumlah petugas Medik Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta datang ke Kabupaten Bangkalan. Mereka mengambil sampel darah, sample lesi dari luka lecet atau melepuh di bagian mulut, lidah, dan kuku sapi yang suspek PMK.

Pada pertengahan Juni 2022, sebaran virus PMK sapi semakin masif dan menunjukkan angka mengkhawatirkan.

Sedangkan persediaan obat-obatan di dinas peternakan semakin menipis dan kian habis.

Sejumlah peternak dan pedagang sapi bahkan hingga mendatangi Komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan.

Hal itu dipicu dengan penerapan kebijakan lockdown terkait lalu lintas sapi keluar dari Pulau Madura.