Wabup Pamekasan Beri Pengarahan Musrenbang RKPD 2024, Fattah Jasin: Kuncinya KIS

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang RKPD) 2024 di Mandhapa Aghung Ronggosukowati.

Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin saat memberikan pengarahan dalam acara tersebut menyampaikan, Musrenbang yang digelar setiap tahun itu tidak sebatas kegiatan formalitas.

Melainkan peran penting dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merencanakan pembangunan Pamekasan ke depan sesuai dengan perencanaan kerja nasional.

"Musrenbang di Pamekasan jangan hanya formalitas, tetapi peran-peran penting itu harus dibangun walaupun dari kacamata pemerintah perencanaan itu tidak bisa dibatasi hanya dengan wilayah administratif," kata Fattah Jasin, Rabu (29/3/2023).

Menurutnya, wilayah administratif seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan serta daerah lainnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa melihat rencana pembangunan nasional sebagai acuan besar membangun daerah.

Baca juga: Petugas Lapas Narkotika Pamekasan dan 238 WBP Kompak Salat Tarawih Berjemaah, Sambut Ramadan Gembira

"Pamekasan, Sumenep adalah administratif. Tapi perencanaan pembangunan harus melihat Indonesia mau dibawa kemana, ternyata di tata ruang nasional ada rencana tata ruang nasional, ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian barat," ujarnya.

Saran Mantan Kepala Bappeda Jawa Timur ini, Musrenbang RKPD 2024 harus mendukung visi misi bupati yang muaranya untuk kepentingan rakyat. 

Seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

Tentu seluruh OPD diajak berkolaborasi untuk mencapai rencana kerja yang telah disepakati bersama.

"Untuk memaksimalkan kinerja seperti yang bapak bupati inginkan, baik dalam pertumbuhan ekonomi, apakah kemiskinan, kata kuncinya ada pada KIS, apa itu? Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, ini penting bagi sebuah perencanaan," pesannya.

Dia mengingatkan, sekretaris daerah sebagai ketua tim anggaran harus mampu mensinergikan setiap OPD yang merupakan penghasil dan pengguna anggaran. 

Pesan dia, jangan sampai setiap OPD mengalami miskomunikasi yang berdampak terhadap lambatnya pembangunan daerah.

"Sebuah perencanaan harus didukung oleh data, perencanaan tanpa data hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, semua teman-teman OPD tanpa terkecuali, ketika kita bicara perencanaan, maka data dan fakta yang harus menjadi pedoman kita semua," tutupnya.