Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Desak OPD Tindak Lanjuti Aspirasi Rakyat: Tak Hanya Dibaca

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumenep H. Zainal Arifin mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sumenep terkait hasil serap aspirasi (reses) wakil rakyat tidak hanya dibaca dan disimak saja, namun segera ditindak lanjuti.

Hasil reses wakil rakyat itu sudah disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil serap aspirasi atau reses III, di ruang Graha Paripurna pada Jumat (12/5/2023).

Pihaknya menilai, selama ini hasil reses yang dilakukan setiap anggota dewan dan disampaikan kepada pemerintah setempat terkesan hanya seremonial saja.

Padahal ada banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan pada setiap anggota DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD.

Baca juga: DPRD Sampang Sarankan Pemeritah Daerah Gunakan System Digital Antisipasi Kebocoran PAD

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

"Oleh karena ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendesak kepada OPD di lingkungan Pemkab Sumenep agar hasil reses tidak hanya dibaca dan disimak lalu dibiarkan begitu saja, tetapi ada tindak lanjut dari pihak terkait," kata Ji Zinal, sapaan akrap H. Zainal Arifin, Sabtu (13/5/2023).

Dari beberapa aspirasi hasil serap aspirasi anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan tidak jauh beda dari reses sebelumnya.

Salah satunya masalah infrastruktur jalan yang mengalami rusak parah. Masalah infrastruktur ini selalu menjadi topik utama setia kali digelar reses.

Di antara jalan yang rusak parah dan membutuhkan perhatian pemerintah adalah Jalan Adi Rasa, Desa Kolor.

Kemudian jalan dari kantor Kapolsek Lenteng menuju sepanjang Jalan Kalimas, Desa Poreh, dan jalan poros Kecamatan Dungkek sampai Kecamatan Gapura juga mengalami mengalami kerusakan yang cukup parah.

"Maka jika dilihat  dari beberapa daerah tersebut di atas  Kami atas nama masyarakat setempat memohon adanya perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jalan tersebut, sebab hal ini akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat khususnya bagi para pengendara karena akan dapat menimbulkan kecelakaan," tuturnya.

Selain infrastruktur, masalah rumah tidak layak huni juga mengemuka. Atas masalah ini, Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pemerintah membuat program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat yang memang membutuhkan secara merata dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu

Ji Zinal juga menyebutkan, pengangguran masih menjadi masalah bersama yang membutuhkan kehadiran pemerintah untuk merumuskan program pemberdayaan melalui pelatihan wira usaha.

"Melalui pelatihan diharapkan masyarakat mampu mengembangkan bakatnya sehingga pengangguran dan kemiskinan berkurang," kata Bendahara DPC PDI Perjuangan ini.

"Masyarakat juga membutuhkan bantuan berupa soud atau pengeras suara, tenda, alat pertanian, MCK dan air bersih," katanya.