Semangat Warga Sampang Perbaiki Jembatan Rusak Secara Swadaya, Berharap Perhatian dari Pemerintah

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama 

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Rasa lelah tidak sedikitpun ditampakkan oleh Warga Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura meski keringat bercucuran saat memperbaiki jembatan secara swadaya (26/6/2023) malam.

Perbaikan jembatan penghubung dua Desa Daleman dan Pesarenan tersebut sudah kesekian kalinya karena peralatan yang digunakan hanya bersifat sementara. 

Keterbatasan biaya menjadi faktor sebab hanya bersumber dari sumbangan warga setempat.

Sehingga diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Salah satu warga setempat, Huzairi (29) mengatakan bahwa meski malam hari tidak menyurutkan semangat warga Desa Daleman untuk memperbaiki jembatan, demi kelancaran aktifitas sehari-hari. 

Baca juga: BPBD Sampang Ajukan Rp 12 Miliar Untuk Rehabilitasi 6 Jembatan Rusak Akibat Bencana

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

"Untuk perbaikan sudah berkali-kali, saking seringnya diperbaiki secara swadaya, saya sampai lupa karena awal ambruk pada 2020 lalu" ujarnya kepada TribunMadura.com, Selasa (27/6/2023).

Dengan begitu, dirinya mewakili warga lainnya sangat berharap terhadap kerendahan hati pemerintah daerah untuk secepatnya melakukan bantuan perbaikan.

Selain menjadi sarana aktifitas masyarakat, dana sumbangan yang dikeluarkan cukup membuat warga kualahan karena mayoritas berprofesi sebagai petani.

"Informasinya perbaikan jembatan di Desa Daleman ini jadi prioritas pemerintah daerah tapi hingga saat ini belum terealisasi," ungkapnya. 

Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, Fahar Arif menyampaikan jembatan poros di Desa Daleman sudah masuk ke daftar pengajuan bantuan rehabilitasi ke pemerintah pusat bersama 5 titik jembatan lainnya di Sampang.

Sedangkan sejauh ini, pengajuan tersebut sudah berada di meja Kementrian Keuangan (Kemenkeu) sehingga menunggu hasil konfirmasi.

"Kalau sudah ada di meja Kemenkeu sudah masuk tahap akhir, tapi untuk realisasinya masih belum bisa dipastikan karena yang mengatur tetap pemerintah pusat," pungkasnya.