Warga Belum Siap Non-Tunai, Wali Kota Surabaya Bolehkan Bayar Parkir Pakai Tunai Selain QRIS

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memutuskan pemberlakuan bayar parkir secara non-tunai berjalan seiring dengan pembayaran secara tunai.

Menurut Wali Kota Eri, tidak semua Pengguna Jasa Parkir (PJP) memiliki aplikasi pembayaran non-tunai.

Keputusan ini disampaikan Wali Kota Eri setelah mengevaluasi pembayaran non-tunai di sejumlah titik parkir sebagai pilot projects. Ternyata, banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk menggunakan non-tunai seperti QRIS, tap kartu, maupun voucher.

"Ketika kami sudah memberlakukan di beberapa titik, ternyata tidak semua pembayaran menggunakan QRIS. Sebab warga Surabaya sendiri ternyata tidak siap pakai QRIS," kata Wali Kota Eri di Surabaya.

Sehingga, pelaksanaan pembayaran non-tunai yang mulai dilakukan di sekitar 1.370 titik se-Surabaya mulai 1 Februari tetap memperbolehkan pembayaran secara tunai. Menurut Wali Kota Eri, ini menjadi solusi jalan tengah bagi PJP, juru parkir (jukir), maupun pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya sendiri.

Baca juga: Parkir Non-Tunai di Surabaya Berlaku 1 Februari, Cak Eri: Ayo Jujur, Masak Kita Harus Awasi Terus

"Kalau kami wajibkan (pakai QRIS), kemudian potensi (pendapatan asli daerah) hilang gimana? Nggak bayar semua? Kan nggak mungkin," tandas mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Selain mengambil keputusan tersebut, Wali Kota Eri juga menyiapkan mekanisme parkir berlangganan. Sistem tersebut akan melengkapi model pembayaran yang sudah ada.

Wali Kota Eri mengungkapkan, pihaknya juga telah bertemu dengan perwakilan jukir se-Surabaya. "Keputusannya, (pembayaran non-tunai) nanti tetap jalan namun kemudian akan dievaluasi setelah 3 hari berjalan," tandasnya.

Pihaknya juga meminta para jukir untuk konsisten memungut biaya parkir sesuai ketentuan. Di antaranya, menyerahkan karcis serta tidak melebihi tarif yang ditetapkan.

"Kami ingin Surabaya guyub. Warga tidak menyalahkan jukir. Jare jukire nakal (katanya, jukir nakal), nggak kasih karcis dan sebagainya. Jukirnya ya juga nggak menyalahkan pelanggannya," kata pria kelahiran Surabaya ini.

"Kami tak ingin jukir diwarah (disebut) liar. Apapun, beliau-beliau (jukir) ini warga Surabaya. Tapi, kami juga tak ingin warga tak mendapat karcis dan diminta Rp5 ribu-10 ribu. Maka untuk menunjukkan itu, ayo kita buat kejujuran itu," tandas Wali Kota.

Ia menegaskan, pembayaran parkir dengan non-tunai bertujuan meningkatkan kualitas hidup jukir, memastikan sumber pendapatan asli daerah dapat tepat sasaran, serta pembayaran secara transparan. Sehingga, ini akan memberikan pendidikan kejujuran antara PJP dengan jukir.

"Ini demi kejujuran. Soalnya, biasanya ada karcis nggak diberikan. Makanya saya bilang ke jukir, apa sanksinya kalau ada yang narik di atas (tarif yang ditentukan)? Sehingga ini (non-tunai) untuk kejujuran," kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini.

Untuk diketahui, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi awalnya merencanakan mulai menerapkan parkir non-tunai sejak 1 Febuari. Pembayaran non-tunai dapat dilakukan melalui tapping di parkir meter, pembayaran dengan QRIS, hingga pembayaran dengan voucher.