Komisi I DPRD Sumenep Soroti Kuota CPNS dan PPPK Tahun 2024: Guru Honorer Harus Diperhatikan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Komisi I DPRD Sumenep menyoroti terkait kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang disediakan oleh pemerintah daerah tahun 2024.

Karena kuota yang disediakan tidak sebanding dengan ribuan guru yang ada di wilayah ujung timur Madura.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Suroyo meminta agar Pemkab Sumenep mengusulkan ulang kuota yang lebih banyak untuk formasi CPNS dan P3K.

Mengingat, tenaga guru yang masih berstatus honorer masih banyak.

"Kita semua tahu masih ada puluhan ribu guru yang berstatus honorer di Kabupaten Sumenep."

"Dan ini penting untuk diperjuangkan agar mereka para honorer merasa diperhatikan oleh pemerintah," kata Suroyo pad Senin (22/4/2024).

Seharusnya kata Suroyo, Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa memperjuangkan CPNS dan P3K, salah satunya dengan mengusulkan tambahan kuota khusus formasi guru.

Sampai saat ini, pihaknya menekankan pemerintah segera memvalidkan jumlah tenaga guru yang masih berstatus honorer tersebut, serta berapa kuota CPNS dan PPPK yang turun dari pemerintah pusat.

"Harus segera disampaikan ke publik mengenai jumlah kebutuhan, baik CPNS maupun P3K di Sumenep."

"Biar para guru yang masih berstatus honorer bersiap mengikuti seleksi rekrutmen CPNS dan P3K nantinya," pintanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Edy Rasiyadi mengaku sudah menerima surat dari Menteri PAN-RB berisi persetujuan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep.

"Kalau surat dari MenPAN-RB itu sudah turun dan menyetujui untuk rekrutmen CPNS dan P3K sebanyak 420 orang. Itu sudah sesuai usulan kami," kata Edy Rasiyadi.

Menurutnya, dari kuota 420 orang itu terdiri dari 46 CPNS dan 374 P3K.

Dan sebagian besar yang dibutuhkan merupakan tenaga pendidik atau guru dan kesehatan, sisanya tenaga teknis.