Kaesang Urus Persyaratan Maju Pilkada Jateng, Pendemo di Bangkalan: Belum Cukup Umur

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Di tengah gelombang aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-undang (UU) Pilkada, muncul pemberitahuan bahwa anak bungsu Presiden RI, Joko Widodo, Kaesang Pangarep sudah mengurus sejumlah berkas untuk persyaratan maju sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Tengah di Pilkada 2024.

Kabar tentang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang diangkat dalam gelaran aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Bangkalan, Jumat (23/8/2024), sebagai wujud perlawan terhadap Revisi Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.  

“Kami juga memantau perkembangan melalui media pemberitaan seperti di Tribunnews dan media-media pemberitaan nasional lainnya."

"Ternyata Kaesang mengurus persyaratan pencalonan. Padahal putusan MK, umur Kaesang tidak memenuhi syarat,” ungkap korlap aksi, Rahmat Dasuki kepada Tribun Madura di halaman Gedung DPRD Bangkalan.  

Dikutip dari Tribunnews.com, ada tiga surat yang diurus Kaesang Pangarep ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 20 Agustus 2024.

Pertama adalah surat tidak pernah tercatat sebagai terdakwa, kedua yakni surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan ketiga adalah tidak memiliki tanggungan utang.

Pengurusan tiga surat keterangan sekaligus oleh Kaesang itu, disampaikan Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto kepada Kompas.com untuk mengikuti kontestasi di Pilkada Jawa Tengah.

“Ini ada strategi apa, manipulasi apa yang dilakukan para elit politik."

"Para elit kekuasaan telah sampai melewati batas, dan sampai pada batas akhir kita tunjukkan bahwa rakyat bisa mendongkel kekuasaan, bisa menunjukkan bahwa kita bisa merebut kembali kedaulatan,” tegas Dasuki.  

Sekedar diketahui, ketiga surat keterangan itu diurus Kaesang bersamaan dengan keluarnya putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan ambang batas usia pencalonan gubernur dan calon wakil gubernur yang harus berumur 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, Kaesang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah karena usianya masih 29 tahun.

Kaesang akan genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang.

Namun sehari setelah putusan MK atau pada 21 Agustus 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menganulir putusan itu dengan merevisi UU Pilkada.

DPR menggunakan tafsir hukum Mahkamah Agung (MA) bernomor P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon, 30 tahun terhitung saat pelantikan calon terpilih.  

Upaya Baleg DPR RI secara terburu-buru melakukan serangkaian rapat untuk merevisi UU Pilkada kemudian memantik gejolak hingga terciptanya aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia.

Melihat eskalasi aksi unjuk rasa, DPR membatalkan rapat paripurna pengesahan Revisi UU Pilkada.

Namun Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa pembatalan rapat paripurna itu dilakukan sebelum aksi unjuk rasa, rapat paripurna batal karena tidak memenuhi kuorum atau jumlah minimum anggota DPR yang harus hadir dalam rapat.  

Namun bagi Dasuki, pernyataan Dasco yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra itu bukan lah sebuah angin segar untuk kemudian membuat masyarakat menjadi dalam upaya mengawal putusan MK.  

“Kita jangan sampai lengah, kami memberikan catatan bahwa pernyataan Dasco, kami tidak percaya."

"Kami tidak percaya karena Dasco dan KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus tidak layak dipercaya, mereka adalah pengkhianat."

"Bagaimana sebetulnya perlawanan terhadap putusan MK itu adalah gerakan gerakan mereka,” pungkas Dasuki.

Dalam aksinya, perwakilan massa membacakan tiga tuntutan di hadapan pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan; meminta pihak DPRD Bangkalan berkirim surat kepada Baleg DPR RI tentang penolakan agenda Revisi UU Pilkada, mendukung putusan MK agar direalisasikan pada tahun ini, dan terakhir meminta DPRD Bangkalan berkirim surat ke KPU RI melalui KPU Bangkalan agar putusan MK dieksekusi di tahun 2024.  

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Fatkurrahman menyatakan pihaknya akan memerintah Sekretariat DPRD Bangkalan untuk membuatkan dan mengirimkan kepada ke pimpinan DPR RI berkaitan poin-poin yang disampaikan dalam unjuk rasa.

“Mungkin dalam 24 jam sudah tiba di DPR RI, segera saya laksanakan. Sayangnya saudara-saudara tidak membawa surat untuk langsung saya tanda tangani."

"Saya sangat mendukung keputusan MK, karena sudah final, tidak akan berubah lagi."

"Saya sangat setuju, tidak ada upaya jegal menjegal di Pilkada 2024,” singkat Fatkurrahman yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan itu.

Usai menggelar aksi di Gedung DPRD Bangkalan, massa bergerak menuju Kantor KPU Bangkalan di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah untuk kembali menggelar aksi serupa, yakni melawan Revisi UU Pilkada.

Ikuti berita seputar Bangkalan