Mengenal Sekolah Rakyat yang Dimulai 2025 ini, Biaya Gratis hingga Guru Direkrut dari Lulusan PPG

TRIBUNMADURA.COM - Dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah, terutama di kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrem, pemerintah Indonesia akan segera meluncurkan program pendidikan inovatif bernama Sekolah Rakyat.

Program ini akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2025 dan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memperkuat keadilan sosial di sektor pendidikan.

Pendidikan Gratis untuk Semua Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas.

Baca juga: Dinas Pendidikan Sumenep Tegaskan PIP Bakal Prioritaskan Siswa Putus Sekolah

Fokus utamanya adalah pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang selama ini seringkali tersingkir dari sistem pendidikan formal karena berbagai keterbatasan, mulai dari ekonomi, geografis, hingga sosial.

Sekolah ini akan memberikan pendidikan tanpa pungutan biaya alias gratis sepenuhnya, mulai dari pendaftaran hingga proses pembelajaran.

Tak hanya itu, pemerintah juga menjamin asupan gizi yang memadai bagi seluruh siswa, yang diyakini berkontribusi besar terhadap efektivitas pembelajaran dan perkembangan kognitif anak.

Inovasi Sistem: Multi Entry Multi Exit

Salah satu hal paling revolusioner dari Sekolah Rakyat adalah penerapan konsep multi entry multi exit.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (11/04/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa sekolah ini tidak lagi terikat oleh sistem kalender akademik yang kaku seperti di sekolah formal biasa.

Dalam konsep ini, peserta didik bisa memulai pendidikan kapan saja, tidak perlu menunggu tahun ajaran baru.

Hal ini tentu sangat relevan bagi anak-anak dari kelompok rentan yang mungkin tidak bisa langsung bergabung di awal tahun karena alasan ekonomi, sosial, atau geografis.

“Multi entry multi exit bukan berarti siswa bisa keluar seenaknya, tapi lebih kepada fleksibilitas dalam proses belajar. Anak bisa masuk kapan saja, dan menyelesaikan capaian belajarnya sesuai kemampuan masing-masing. Tidak perlu diseragamkan seperti sistem sekolah konvensional,” ujar Abdul.

Baca juga: Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Jatim Gencar Lakukan Digitalisasi Teknologi

Pendekatan Individual: Setiap Anak adalah Unik

Sekolah Rakyat juga akan menerapkan sistem pembelajaran berbasis individual approach, yang berarti setiap siswa akan menjalani pemetaan kemampuan dan kebutuhan belajar sejak awal masuk.

Kurikulum akan disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan potensi masing-masing peserta didik, sehingga tidak ada tekanan untuk menyamakan capaian belajar seluruh siswa dalam waktu yang sama.

Hal ini juga akan didukung oleh pendekatan pengajaran yang holistik dan personal.

Setiap anak tidak hanya akan diajarkan pelajaran akademik, tetapi juga pembentukan karakter melalui pembelajaran di lingkungan asrama.

Sistem asrama akan membantu menanamkan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, serta sikap sosial dan spiritual yang kuat.

Seleksi Peserta Didik Berbasis Data Terpadu

Agar program ini benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan, proses seleksi peserta didik akan dilakukan secara cermat melalui integrasi dua sistem data nasional, yakni Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Menteri Abdul Mu’ti, anak-anak yang masuk ke dalam kategori desil 1 dan 2 (kelompok ekonomi terbawah) akan diprioritaskan.

Jika ada anak dari kelompok ini yang belum tercatat dalam Dapodik, besar kemungkinan mereka adalah anak putus sekolah, dan mereka akan diprioritaskan untuk direkrut.

Baca juga: Ahmad Dhani Janji Bakal Perbaiki Sistem Pendidikan Indonesia, Sejarah dan Moral Pancasila Jadi Fokus

Tenaga Pengajar Profesional Berbasis Kontrak

Kualitas pendidikan tentu tidak akan maksimal tanpa guru yang kompeten.

Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hanya akan merekrut tenaga pengajar dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah memenuhi kualifikasi standar nasional.

Namun berbeda dari sekolah negeri biasa, guru di Sekolah Rakyat akan bekerja berdasarkan kontrak kerja individu dan tidak terikat status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka akan ditugaskan secara penuh waktu (full-time) dan dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran sesuai kebutuhan.

“Guru di Sekolah Rakyat memang khusus dikontrak untuk fokus mengajar di sana. Mereka bukan ASN, tapi profesional yang benar-benar berdedikasi untuk anak-anak dari latar belakang kurang mampu,” terang Abdul.

Untuk penunjukan kepala sekolah, akan disesuaikan dengan jumlah siswa dan kondisi di lapangan. Dalam beberapa kasus, satu kepala sekolah bisa memimpin tiga jenjang sekaligus—SD, SMP, dan SMA—dalam satu lokasi Sekolah Rakyat.

Penentuan daftar guru yang akan ditempatkan akan diumumkan melalui skema BNBA (By Name By Address) pada 24 April 2025.

Baca juga: Dosen UTM Jadi Atase Pendidikan KBRI di Moscow, Motivasi Mahasiswa: Ada Paspor, Nilai A Tanpa Ujian

Payung Hukum Resmi: Inpres Nomor 8 Tahun 2025

Agar pelaksanaannya berjalan efektif dan terkoordinasi, program Sekolah Rakyat ini telah resmi dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Dalam Inpres tersebut, tercantum secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya telah mulai menyiapkan berbagai instrumen dan regulasi untuk mendukung kelancaran implementasi Sekolah Rakyat.

“Inpres ini menjadi pedoman utama bagi kami. Tugas-tugas dari Kemendikdasmen dan Kemensos telah dijabarkan secara rinci di dalamnya,” ujarnya dalam pernyataan resmi di laman Kemensos, Rabu (9/4/2025).

Harapan untuk Masa Depan

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap bisa membuka pintu masa depan yang lebih cerah bagi jutaan anak Indonesia yang selama ini belum mendapatkan kesempatan belajar yang layak.

Pendidikan yang inklusif, fleksibel, gratis, dan berkualitas adalah hak setiap anak—dan Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban nyata terhadap tantangan tersebut.

Lebih dari sekadar institusi pendidikan, Sekolah Rakyat adalah wujud nyata dari semangat gotong royong bangsa Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih setara, adil, dan penuh harapan.

Informasi lengkap dan menarik lainya di TribunMadura.Com