Guru Honorer Lunglai,  Uang  Rp55 Juta Lenyap untuk Lolos PPPK:  Saya Hanya Ingin Hidup Lebih Baik

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik justru berubah menjadi pilu, inilah secuil kisah dari guru honorer di Kabupaten Bojonegoro yang terpedaya iming-iming diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Nasib pilu ini dialami oleh Dwi Susilowati, guru di SDN Dander II, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Perempuan sederhana ini harus menelan kenyataan pahit setelah ditipu hingga Rp55 juta oleh oknum pegawai dilingkungan Disdik yang menjanjikannya lolos menjadi pegawai PPPK.

Dwi Susilowati yang akrab disapa Bu Susi ini dengan lugu bertutur mengakui awalnya tergiur dengan iming-iming diangkat derajatnya dari yang semula guru honorer menjadi pagawai PPPK pada rekruitmen tahun 2019 silam.

“Saya korban tahun 2019, senilai Rp55 juta. Saat itu, usia kami kan 35 tahun keatas, dijanjikan untuk dipermudah,” ujar Bu Susi, jum'at (13/6/2025).

Sebagai single mom, harapan Bu Susi hanya sederhana, dapat hidup lebih baik mendapat upah layak dari peluhnya mengajar puluhan tahun.

“Saya hanya ingin hidup lebih baik. Anak saya butuh biaya sekolah, dan saya satu-satunya tulang punggung keluarga. Tapi malah tertipu,” timpalnya.

Bu Susi juga mengaku nasib pilu ini tidak hanya dialami oleh dirinya saja. Ada sebanyak 22 rekan sejawatnya juga menjadi korban.

Para guru honorer tersebut dijanjikan akan diloloskan menjadi PPPK oleh Sri Wijayanti alias SW, seorang oknum yang mengaku sakti memiliki akses dan pengaruh di lingkungan Disdik.

Bu Susi bersama puluhan guru honorer lainnya pun terpedaya hingga menyetor sejumlah uang kepada Sri Wijayanti. Jumlahnya bervariasi. Bu Susi sendiri menyebut telah menyetorkan uang senilai total Rp55 juta.

“Saya waktu itu berpikir positif. Mungkin ini jalan dari Tuhan untuk mengubah nasib saya. Tapi ternyata saya ditipu,” tuturnya lirih.

Ironisnya, uang yang disetorkan tak kunjung membawa kejelasan. Dari tahun ketahun Bu Susi bersama korban yang lainnya menanti namun hasilnya nihil.

Praktik nakal yang dilakoni oleh Sri Wijayanti pun akhirnya mencuat. Bu Susi mengaku beberapa kali dipanggil oleh Disdik bersama sejumlah korban lainnya untuk dimediasi dengan terduga pelaku. Namun hingga kini, tak ada itikad baik maupun kepastian soal pengembalian uang.

Lebih lanjut, Dwi menegaskan bahwa Sri Wijayanti tidak pernah mencatut nama pejabat tertentu saat melakukan aksinya.

Rupanya Allah berkehendak lain. Dibalik cobaan yang dialami Bu Susi ada rencana indah. Dia dinyatan lolos dan telah menerima SK pengangkatan PPPK secara murni.

Meski menjadi korban penipuan, Bu Susi dan sejumlah guru lainnya belum melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Alasannya sederhana, mereka hanya ingin uang mereka kembali.

“Kami sudah lolos PPPK secara murni. Kami tidak ingin masalah ini merusak status kami. Kami hanya ingin keadilan,” pungkasnya. 

Kasus pungli pada guru honorer ini pun mendapat sorotan serius dari Komisi C DPRD Bojonegoro. Penyelidikan terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) pun dilakukan.

Sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) serta para korban di panggil ke DPRD dalam rapat tertutup di ruangan Komisi C, pada Kamis (12/6/2025). 

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, yang memimpin jalannya hearing menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami kasus ini lebih jauh. 

Supriyanto menduga praktik pungli ini tidak dilakukan oleh satu orang semata, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak.

“Jangan berhenti pada SW. Kami mencium ada indikasi sindikat. Ini tidak bisa dianggap kasus tunggal,” tegas politisi Partai Golkar.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Natasha Devianti menyebutkan berdasarkan laporan yang diterimanya, total terdapat 24 tenaga honorer yang mengaku telah menyetorkan uang kepada oknum Dinas Pendidikan. 

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang dikabarkan belum menerima pengembalian dana, dengan nilai kerugian keseluruhan mencapai Rp449 juta," ujar Natasha Devianti, yang akrab disapa Sasa.

Sasa menegaskan bahwa pihaknya di Komisi C DPRD tidak akan berhenti pada proses mediasi. Kasus ini akan terus dilakukan pendalaman.

Bahkan, kata Sasa pihaknya tidak segan akan melibatkan aparat penegak hukum bila tidak segera tuntas.

“Komitmen kami adalah menjaga integritas pelayanan publik dan memastikan tenaga honorer tidak menjadi korban sistem yang tidak transparan,” tegasnya. 

 
Kasus serupa juga terjadi beberapa waktu lalu. 
 
Sungguh malang nasib para korban yang diduga ditipu Hozizah, Agen Pegadaian Syariah Cabang Palengaan.

Mereka harus menelan pahitnya hidup setelah sejumlah perhiasan dan uang mereka raib diduga digelapkan oleh Hozizah.

Sekitar 80 korban yang diduga ditipu Hozizah ini berbodong-bondong mendatangi Kantor Satreskrim Polres Pamekasan, Madura, Kamis (20/2/2025).

Kedatangan mereka itu untuk melaporkan Hozizah dan perusahaan di bawah naungan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut perihal dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan penadahan.

Di hadapan penyidik Satreskrim Polres Pamekasan yang ditemui oleh Kanit PPA Satreskrim Polres Pamekasan, Ipda Muhammad Eko Feriyanto para korban menceritakan nasib hidupnya setelah merasa ditipu oleh Hozizah tersebut.

Menurut Kuasa Hukum Para Korban, Jailani menceritakan, para korban yang mayoritas ibu-ibu banyak yang menjanda dan diceraikan suaminya gegara menjadi korban penipuan yang dilakukan Hozizah, Agen Pegadaian Syariah Cabang Palengaan tersebut.

Bahkan ada pula korban yang sampai stres, stroke, dan 2 keluarga dari para korban sakit jantung sampai meninggal akibat memikirkan kasus ini.

"Kami mewakili para korban berharap ke Polres Pamekasan untuk sangat kooperatif menangani kasus ini," pinta Jailani di hadapan penyidik di Kantor Satreskrim Polres Pamekasan.

Pengacara Kondang asal Mojokerto itu meminta Polres Pamekasan secepat mungkin memproses kasus ini.

Kata dia, para korban meminta perhiasan dan uang yang diduga digelapkan Hozizah agar dikembalikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palengaan dan Kantor Pegadaian Syariah Area Pamekasan.

"Kami minta penyidik seperti kereta Whoss menyidik kasus ini. Jangan sampai ini dibuat enteng dan pihak Kepolisian jangan mau diintervensi oleh pihak mana pun," pintanya.

Pengacara berkacamata itu sebelumnya telah mengupayakan dan melakukan mediasi dengan Kepala Kantor Pegadaian Area Pamekasan untuk mencari solusi dan mengembalikan hak perhiasan dan uang milik korban yang diduga digelapkan Hozizah.

Sekitar empat bulan, perwakilan dari Pegadaian Syariah Area Pamekasan menyamapaikan hanya masih melakukan audit tanpa kejelasan yang pasti.

"Mereka cuma menjanjikan melalui lisan tanpa perjanjian pernyataan resmi melalui tulisan bahwa akan mengganti kerugian yang dialami oleh para korban," bebernya.

Akibat dari leletnya tanggung jawab Kantor Pegadaian Syariah Area Pamekasan tersebut, Jailani bersama 80 korban mendatangi Kantor Satreskrim Polres Pamekasan untuk malaporkan Hozizah dan perusahaan di bawah naungan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut perihal dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan penadahan.

"Tanpa ada oknum pegadaian, tidak mungkin kejahatan sebesar ini terjadi. Bukti-bukti sudah kami setorkan ke Satreskrim Polres Pamekasan," tutupnya.

Berdasarkan tafsir dari kuasa hukum korban, total kerugian perhiasan seluruh korban ini berkisar Rp 13 - Rp 15 miliar yang diduga dipinjam dan digadaikan oleh Hozizah ke Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palengaan.

Sementara untuk kerugian berupa uang yang diduga digelapkan Hozizah mencapai Rp 10 - Rp 20 miliar.

 
 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com