Mesin RDF Belum Sumbang PAD, Banggar DPRD Sumenep Minta Kinerja DLH Dievaluasi

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Sumenep, Eka Bhagas Nur Ardiansyah meminta pemerintah segera evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep.

Sebab, pengadaan mesin refuse derived fuel (RDF) senilai miliaran yang diproyeksikan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) belum membuahkan hasil.

Sebagaimana diketahui, bahwa DLH Sumenep membeli alat tersebut pada 2024 lalu senilai Rp 2,8 miliar. Namun, hingga saat ini mesin RDF tersebut belum berkontribusi ke PAD.

Eka Bhagas Nur Ardiansyah menilai, capaian PAD DLH Sumenep masih jauh di bawah ekspektasi.

"Itu mengindikasikan lemahnya perencanaan dan pengawasan DLH Sumenep," tegas Eka Bhagas Nur Ardiansyah pada Kamis (10/7/2025).

Karena itulah, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep ini pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja dan strategi DLH.

Bahkan, pihaknya juga minta pemerintah daerah tidak lagi memberikan toleransi atas capaian yang tidak sesuai harapan tersebut.

"Semua OPD tanpa kecuali harus bertanggung jawab terhadap target PAD yang sudah ditetapkan," tegasnya.

Ditulis sebelumnya, keberadaan mesin refuse derived fuel (RDF) tidak sesuai dengan haraoan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep. Sebab, mesin yang digadang-gadang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut hingga saat ini belum bisa menjual sampah olahan.

Mesin RDF itu telah dioperasikan sejak awal tahun 2025. Keberadaan alat tersebut diproyeksikan dapat mengurangi tumpukan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Sumenep Achmad Junaidi menyampaikan, bahwa saat ini telah bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) dan saat ini sedang dilakukan percobaan pengiriman olahan sampah.

"Untuk penjualan masih belum," katanya.

Setelah proses uji coba selesai lanjutnya, akan dilanjutkan dengan proses perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak ketiga.

"Dalam proses PKS itu nanti akan diketahui kualitas olahan sampah, harga dan biaya transportasi," kata Achmad Junaidi.

 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com