Fenomena Bendera One Piece Jelang HUT RI, Pakar Ingatkan Pemerintah

TRIBUNMADURA.COM - Media sosial diramaikan video pengibaran bendera berwarna hitam dan putih dengan logo bajak laut menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Bendera tersebut merupakan bendera bajak laut ala anime One Piece karya Eiichiro Oda.

Pantauan di sejumlah medsos, tak sedikit yang memasang bendera One Piece tersebut.

Ada yang mengibarkannya di belakang kendaraan, terutama truk.

Ada pula yang memasangnya pada tiang rumah, berdekatan dengan bendera Merah Putih.

Akun Instagram @wa*******lk menuliskan, pengibaran bendera bajak laut ala One Piece dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. 

“80 Tahun Merdeka, Tapi Siapa yang Benar-Benar merdeka? Saat bendera lain mulai dikibarkan, bukan karena tak cinta tanah air, tapi karena kecewa pada mereka yang menyalahgunakannya,” tulis akun itu, Kamis (31/7/2025).

Baca juga: Tak Ada Anggaran, Euforia HUT Kemerdekaan di Sampang Tahun Ini Terasa Redup

Fenomena ini mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut fenomena pengibaran bendera bajak laut ala anime One Piece ini sebagai upaya memecah belah bangsa.

Namun hal ini mendapatkan sanggahan dari Pakar Hukum Tata Negara, sekaligus Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie.

Menurut Gugun, justru pemerintahlah yang saat ini sedang berupaya memecah belah bangsa.

“Kalau soal bendera One Piece itu dianggap memecah belahkan bangsa, justru kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang memecah belahkan bangsa,” ujar dia saat dihubungi, Jumat (1/7/2025).

Gugun mencontohkan, ada beberapa kebijakan era Prabowo yang justru memberatkan masyarakat seperti memblokir rekening, mengambil tanah yang tidak produktif selama 2 tahun.

“Terlibat (pemerintah) keputusan untuk memblokir atau mengambil tanah milik masyarakat yang tidak diproduktifkan tanpa meminta persetujuan masyarakat secara langsung tanpa mengindahkan masukan-masukan dari publik itu justru disayangkan,” kata dia.

Selain itu presiden juga tiba-tiba meminta persetujuan DPR untuk memberikan amnesti dan abolisi bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.

“Tiba-tiba presiden juga meminta persetujuan kepada DPR soal amnesti dan abolisi sementara masyarakat dan publik juga belum tahu arahnya, itu kan tidak aspiratif,” ujar dia.