Baca tanpa iklan
BREAKING NEWS - Kecewa Sistem Zonasi PPDB di Surabaya, Teguh Mengadu Langsung ke Jokowi, Begini Reaksi Presiden
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Merasa kecewa dengan pemberlakuan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 untuk jenjang SMP, seorang pria di Surabaya mengaku secara langsung kepada Presiden Jokowi, Kamis (20/6/2019).
Hal itu dilakukan si orang tua siswa asal Surabaya tesebut, setelah melihat Presiden Jokowi turun dari mobil, usai menghadiri undangan pernikahan putri Rais Aam PBNU KH Miftakhul Akhyar, di Kedung Tarukan, Surabaya.
Begitu melihat Presiden Jokowi, pria bernama Teguh tersebut langsung berteriak kepada Jokowi untuk menyampaikan aspirasi dan satu permintaan.
Dia juga nekat menerobos barisan pengamanan kepresidenan (Paspampres) demi bisa menyampaikan keluhannya tentang ruwetnya sistem zonasi dalam PPDB 2019 untuk jenjang SMP.
"Pak Presiden tolong revisi Permendikbud 51, anak saya gak bisa sekolah negeri," ujarnya, ditengah kerumunan massa yang hendak menyalami Presiden Jokowi.
• BREAKING NEWS - Presiden Jokowi Tiba di Kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang Sedang Mantu
• PPDB 2019 Sistem Zonasi Banyak Diprotes, Jokowi Sebut Perlu Dievaluasi: Tanyakan Menteri Pendidikan
• Jokowi Mau ke Gresik Bagi Ribuan Sertifikat Tanah, Spanduk Ucapan Selamat dan Terimakasih Bertebaran
Meskipun tak merespon secara verbal, mendengar teriakan permintaan pria tersebut, Presiden Jokowi menoleh seraya mengangguk.
Diketahui, hari ini Presiden Jokowi datang ke Surabaya guna menghadiri undangan pernikahan putri Rais Aam PBNU KH Miftakhul Akhyar di Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Kedung Tarukan, Surabaya.
Setelah dari Surabaya, Jokowi rencananya menuju Gresik untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada ribuan warga di GOR Petrokimia, Gresik, Jawa Timur. (Yusron Naufal Putra)
• Tuai Protes Wali Murid, Server PPDB 2019 Ditutup Dinas Pendidikan Surabaya Jelang PPDB SMPN Berakhir
• Gara-gara Potret Rumah, SMPN 3 Tulungagung Temukan Pendaftar PPDB Zonasi Dari Tengah Samudera Hindia
• Sempat Ditunda, Gubernur Jatim Buka Lagi PPDB SMA SMK Negeri Surabaya, Sistem Zonasi Tidak Berubah
• Kawal Ketat Sidang Gus Nur di PN Surabaya, Ratusan Banser dan Pendekar Pagar Nusa Diterjunkan
Dinas Pendidikan Surabaya Tutup Server PPDB
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menutup server Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tepat pukul 19.35 WIB, Kamis (19/6/2019).
Dinas Pendidikan Kota Surabaya memutuskan untuk menutup server PPDB 2019 yang beralamat di www.ppdbsurabaya.net tersebut.
Padahal, PPDB SMP negeri dijadwalkan akan ditutup pada 20 Juni 2019 pukul 23.59 WIB.
Ditutupnya server PPDB 2019 merupakan kebijakan sementara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Sebelumnya, wali murid menggelar aksi penolakan atas sistem zonasi PPDB 2019.
“Iya untuk situs PPDB ditutup,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan saat dikonfirmasi SURYA.co.id (Grup TribunMadura.com).
Saat ditanya kapan situs PPDB akan dibuka kembali, Ikhsan mengaku, belum bisa memastikan.
Namun, nantinya jika kondisi sudah stabil, kata dia, server PPDB 2019 akan kembali dibuka.
“Kami nunggu kondisi stabil dulu, baru kita akan kembali buka,” tandasnya. (Sulvi Sofiana)
• Penuhi Panggilan Kejati Jatim, Wali Kota Risma Diperiksa Terkait Dugaan Megakorupsi Triliunan di YKP
• Nama2 Tokoh Maju Pilkada Surabaya Mulai Bermunculan, Inilah Kriteria Figur Layak Dipilih Versi NU
• Tinggal Tunggu Restu Prabowo Subianto, Anggota DPR RI Bambang Haryo Siap Maju Pilkada Surabaya 2020
Sistem Zonasi PPDB Tidak Berubah
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali membuka sistem PPDB SMA Negeri Jawa Timur khususnya Surabaya, Kamis (20/6/2019), dini hari pukul 00.22 WIB.
Sistem PPDB yang ditangguhkan sejak sore hari kemarin itu akhirnya dibuka dengan tanpa ada perubahan dari sistem PPDB yang sebelumnya.
Pembukaan kembali PPDB SMA SMK Negeri Jatim itu dilakukan Khofifah secara langsung saat meninjau sistem IT PPDB Jatim yang ada di Jurusan Teknik Informasika ITS Surabaya.
Dengan dibukanya kembali sistem PPDB ini, Khofifah mempersilahkan semua wali murid yang masih belum mendaftarkan putra putrinya untuk segera memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya.
Ini karena masih ada sekitar 50.000 an calon siswa yang sudah mengantongi PIN namun belum mendaftar.
Padahal hari ini adalah hari terakhir pendataran PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Timur.
"Sistem PPDB nya sudah dibuka kembali. Karena kemarin sistem ditangguhkan setelah adanya permintaan dari atas nama perwakilan orang tua wali murid Surabaya yang datang ke Grahadi. Mereka minta sistem dihentikan sampai ada perubahan dari Mendikbud," kata Khofifah.
Namun setelah sistem dihentikan dan ia berkomunikasi langsung dengan Kemendikbud, ditegaskan bahwa Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang PPDB menggunakan sistem zonasi tidak akan diubah.
"Saya komunikasi langsung dengan Pak Dirjen Dikdasmen, saya tanya apakah ada kemungkinan perubahan pada Permendikbud itu, ditegaskan tidak ada. Sehingga tidak ada alasan kita menutup atau menangguhkan sisten pendaftaran PPDB, maka sistem zonasi tetap kita lakukan sesuai peraturan," tegas Khofifah.
Lebih lanjut, gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini menjelaskan bahwa perjalanan PPDB SMA SMK negeri di Jatim sudah melewati proses panjang.
Sebelumnya para wali murid juga pernah meminta ke DPRD Jatim, dan meminga agar Jatim tidak menggunakan aturan Permendikbud No 51 Tahun 2018.
Atas permintaan wali murid itu Khofifah berkomunikasi langsung dengan Mendikbud. Khofifah menyampaikan kondisi dan suara warga masyarakat Jawa Timur.
Dari hasil tersebut Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kuota khusus pada anak anak yang NUN nya bagus untuk mendapatkan kuota 20 persen di setiap sekolah.
Jawa Timur menjadi satu satu nya provinsi yang memberikan keistimewaan dan kuota khusus bagi siswa yang NUN nya bagus.
Kebijakan ini kemudian ditiru oleh sejumlah provinsi lain.
Selain itu, sebagaimana diketahui Pemprov Jatim juga memberikan kuota khusus sebanyak 20 persen untuk warga miskin yang diantaranya mengakomodir khusus untuk anak buruh sebesar 5 persen.
"Saya ingin sampaikan bahwa Surabaya juga Indonesia. Jawa Timur juga Indonesia. Permendikbud itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Maka semoga wali murid di Surabaya bisa merasa Indonesia. Permendikbud sudah ditetapkan tapi bahwa tidak semua masyarakat merasa diuntungkan," kata Khofifah.
Wali murid khususnya di Surabaya dikatakan Khofifah sudah mendapatkan sistem yang cukup baik.
Dimana satu Kota Surabaya hanya dibagi menjadi dua zona.
Yaitu Utara dan Selatan. Masing-masing zona bisa memilih sekitar 16 sekolah, bahkan lebih.
"Kita tetap menjadikan Permendikbud sebagi referensi. Kita juga sudah memberikan 20 persen kuota untuk warga miskin. Ini adalah cara kita untuk memotong rantai kemiskinan, karena tak ada cara lain yang lebih efektif memotong garis kemiskinan dibandingkan memberikan akses pendidikan, supaya warga miskin bisa ikut mengakses pendidikan Gratis Berkualitas (Tistas)," urainya.
Menurutnya akan lebih baik jika seluruh masyarakat menerima dengan baik aturan ini.
Karena Pemprov Jatim pun sudah memberikan kebijakan untuk memberikan kuota khusus bagi calon siswa yang NUN nya baik.
Lalu juga yang memiliki prestasi olahraga, prestasi di bidang seni, dan juga ada kuota khusus untuk warga miskin.
Bahkan yang di luar zona tapi prestasi maupun yang orang tuanya pindah tugas juga sudah diakomodir.
"Mudah-mudahan satu hari terakhir ini, kita bisa membangun kesinambungan dan wali murid bisa mendapatkan pilihan tempat belajar terbaik bagi anak-anaknya," pungkas Khofifah. (Fatimatuz Zahroh)