Berita Bangkalan

Jaringan Kyai Kampung Bangkalan Berharap Perpres dan PP untuk UU Pesantren Segera DIterbitkan

Sejumlah perwakilan tokoh ulama dan jaringan kyai kampung se Kabupaten Bangkalan dikumpulkan dalam gelar Silaturrahmi di kediamannya, Desa Padurungan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Senin (10/5/2021) petang.

Reporter: Ahmad Faisol I Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Upaya mempersempit jurang kesenjangan antara lembaga pendidikan formal dan pesantren melalui Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren saat ini terus digalakkan. UU Pesantren diharapankan dapat memberikan rekognisi, fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagaman dengan porsi berkeadilan.

‘Pesantren, ulama, dan kyai adalah sabuk pengaman bangsa di tengah krisis’. Ungkapan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar itu seakan menegaskan, pentingnya peran pesantren, ulama, dan kyai dalam bingkai sejarah perjuangan bangsa.

Presiden RI Joko Widodo kemudian mengesahkan UU Pesantren pada 15 Oktober 2019. Tidak hanya sebagai fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagaman dengan porsi berkeadilan, UU Pesantren juga diharapkan mampu memberikan afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren.

“Keberadaan UU Pesantren sudah bagus. Ini tinggal bagaimana pemerintahannya saja, terutama pihak eksekutif,” ungkap Pengasuh Pondok Yatim dan Masakin Baiturrahman, Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Ustad Mohammad Roisuddin, Lc, Dipl, kepada TribunMadura.com, Selasa (11/5/2021).

Pernyataan Alumnus Jurusan Hadits Universitas Al Azhar Mesir itu tidak lepas dari belum diterbitkannya piranti-piranti regulasi pendukung, seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah.  Akibatnya, landasan hukum pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan pesantren belum bisa terapkan.

“Dalam upaya peningkatan skill, membuka wacana keilmuan para santri, maupun membuka mindset SDM tenaga pendidik, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah,” jelasnya.  

Sehingga para tenaga pendidik, lanjutnya, tidak hanya terpaku kepada teknis pembelajaran mengaji dan memahami Kitab Kuning, namun bagaimana tenaga pengajar termasuk pimpinan pesantren berupaya agar para santri mampu mengaplikasikan keilmuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Setelah keluar, santri kita mau diarahkan ke mana? Apakah sekedar mampu membaca dan memahami kitab?  Kita juga harus mengarahkan menjadikan santri sebagai sosok inspiratif, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan manfaat kepada orang lain bukan dari sisi agama saja,” pungkas Rois.

Belum munculnya Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai piranti pendukung UU Pesantren menjadi atensi Anggota Komisi V Fraksi PKB DPR RI sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, H Syafiuddin.

Halaman
12

Berita Populer