Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM - Pasca mencuatnya isu reshuffle kabinet Jokowi, pengamat politik memprediksi tokoh yang akan muncul menjadi pengganti.
Isu reshuffle kabinet ini menghangat usai relawan Jokowi Mania (Joman) memberikan bocoran.
Selain itu PAN yang masuk dalam koalisi juga menjadi satu faktor munculnya isu reshuffle kabinet.
Melihat arahnya, pengamat menyebut PAN menjadi faktor utama dalam hal ini.
Pengamat politik dan ketatanegaraan, Agus Riwanto, menduga ada barter politik dalam bergabungnya PAN ke partai koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Koalisi itu kan mendukung pemerintahan, tentu selalu ada barter politik," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com ( TribunMadura.com network ), Jumat (10/9/2021).
Baca juga: Respon Jubir Presiden Soal Reshuffle Kabinet Jokowi, Simak Daftar Menteri di Kabinet Indonesia Maju
"Jadi mau membantu pastinya ada perbincangan mendapat kekuasaan apa ketika membantu itu," jelasnya.
Apabila ada reshuffle kabinet, Agus memprediksi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, berpeluang mendapat kursi menteri.
"Kemungkinan kalau mau ada reshuffle, itu siapa yang mengakomodasi keinginan PAN yang mau menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi."
"Itu nanti PAN yang akan melihat siapa di antara mereka."
"Menurut saya tokoh yang paling kuat ya Pak Ketum Zulkifli Hasan," terangnya.
Selanjutnya, Agus memprediksi dua posisi yang kemungkinan akan di-reshuffle oleh Jokowi.
Dua menteri tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
"Besar kemungkinan kalau dilihat dari peta, yang mungkin di-reshuffle itu bisa saja Sekretaris Negara, bisa saja Menko PMK," kata Agus.
Kepentingan PAN Masuk Koalisi
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) ini lalu menyebut ada dua kepentingan dari bergabungnya PAN ke partai koalisi Jokowi.
Ia berujar, merapatnya PAN ini terkait rencana amandemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Ada dua kepentingan besar masuknya koalisi PAN ke pemerintahan Jokowi," ungkapnya.
"Pertama, ini ada isu amandemen konstitusi terkait beberapa pasal yang mau diubah."
"Dugaan saya, masuknya PAN ini mungkin akan memperkuat jumlah kompetisi koalisi di MPR, karena yang melakukan amandemen itu MPR."
"Bertambahnya koalisi itu, suara koalisi partai penyokong pemerintah yang mengusung amandemen akan lebih mulus," jelas Agus.
Pengamat politik ini lalu menyebut merapatnya PAN ke kubu koalisi pemerintah terkait Pemilu 2024 mendatang.
Dengan bergabungnya PAN tersebut, kini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi.
Baca juga: Bocoran Reshuffle Kabinet Jokowi, Simak Dulu Daftar Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang Terbaru
"Kepentingan kedua, masuknya PAN terkait Pemilu 2024."
"Karena kalau dibaca secara politik, koalisi pemerintah ini hanya ingin menyisakan dua yaitu PKS dan Demokrat," katanya.
Agus juga menyinggung soal syarat minimal 25 persen suara bagi partai politik atau gabungan parpol yang mencalonkan presiden.
"Kalau ingin menyalonkan presiden kan 25 persen suara partai."
"Dengan masuknya PAN ke koalisi mereka, kan jadi buyar koalisi sebelah (PKS dan Partai Demokrat)," bebernya.
"Jadi ada dua kepentingan itu masuknya PAN ke koalisi pemerintahan Jokowi," tegas Agus.
Diketahui, Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menilai Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Relawan Jokowi memperkirakan reshuffle kabinet dilakukan paling lambat Oktober 2021 mendatang.
Tanggapan PAN
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Yanri Susanto, mengklaim partainya tidak memaksa atau mengusulkan posisi tertentu kepada Presiden Jokowi.
Sebab, perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Kami dari PAN tetap memandang reshuffle hak prerogatif presiden," ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (10/9/2021).
"PAN tidak pada posisi memaksa, menekan, atau mengusulkan posisi tertentu."
"Karena kami paham betul bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden."
"Oleh karena itu, kita tunggu saja," papar Yanri.
"Walaupun beberapa waktu lalu di partai koalisi, PAN sudah diajak untuk ikut bergabung," lanjutnya.
Saat ini, ada empat Menteri koordinator dan 30 Menteri bidang yang bergabung di Kabinet Indonesia Maju.
Ke-34 pembantu presiden ini berasal dari dua kalangan, yaitu partai dan non-partai dengan komposisi 17 berbanding 17 alias imbang.
Selengkapnya, inilah daftar nama Menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD (Non-partai)
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto (Golkar)
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan (Golkar)
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy (Non-partai)
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno (Non-partai)
6. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian (Non-partai)
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi (Non-partai)
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto (Gerindra)
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly (PDI Perjuangan)
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani (Non-partai)
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrief (Non-partai)
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
13. Menteri Perdagangan: Muhammad Lutfi (Non-partai)
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo (Partai NasDem)
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar (Partai NasDem)
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi (Non-partai)
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono (Non-partai)
18. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah (PKB)
19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar (PKB)
20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono (Non-partai)
21. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin (Non-partai)
22. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Nadiem Makarim (Non-partai)
23. Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia (Non-partai)
24. Menteri Sosial: Tri Rismaharini (PDI Perjuangan)
25. Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas (PKB)
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sandiaga Uno (Gerindra)
27. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate (Partai NasDem)
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki (Non-partai)
29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati (PDI Perjuangan)
30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan)
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa (PPP)
32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil (Non-partai)
33. Menteri BUMN: Erick Thohir (Non-partai)
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali (Golkar)
(Tribunnews.com/Nuryanti)