TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Sekitar 750 warga yang mengaku mewakili dari 15 desa di sejumlah kecamatan di Pamekasan, unjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan. Mereka menuntut agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Pamekasan yang direncakana digelar November 2023 mendatang ditunda, Rabu (8/3/2023).

Pengunjuk rasa yang sebagian terdapat ibu-ibu didampingi aktivis Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) dan Front Aksi Massa (FAMAS) beraksi dengan menumpang puluhan mobil. Mereka membawa spanduk bergerak dari area monumen Arek Lancor, sambil berorasi menggunakan sound sistem.

Salah seorang koordinator aksi, Abdus Salam menilai, alasan mereka menolak pilkades serentak di 15 desa digelar pada 2023 ini, pertimbangannya selain pemkab tidak memiliki dana, lantaran mengalami defisit anggaran, juga saat ini waktunya bersmaan dengan kepentingan yang lebih besar, yakni memasuki tahapan Pemilu 2024

“Kami datang ke sini bersama warga dari 15 desa ingin memberitahukan, jika kami tidak mau pilkades serentak digelar. Ini bukan demi kepentingan kami semata, melainkan demi kepentingan negara yang lebih besar. Apalagi pemkab deficit anggaran, mampukah kiranya pemkab mendanai Pemilu dan Pilkada, serta pilkades serentak,” kata Abdus Salam dengan lantang.

Abdus Salam menyayangkan, lantaran beberapa waktu lalu terdapat warga yang unjuk rasa ke dewan mengaku mewakili 15 desa  menyatakan siap pilkades di desanya digelar dan pemkab bersama dewan, menyetujui pilkades serentak digelar. Namun ternyata masyarakat di 15 desa ini tidak sanggup dan menolak jika pilkades seretak digelar pada tahun ini.

Baca juga: Bupati Pamekasan Angkat Sebanyak 225 CPNS Jadi PNS, Minta Hindari Hedonisme

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Berselang tidak berapa lama, salah seorang anggota DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur menemui pengunjuk rasa dan terjadi dialog. Bahkan, di antara mereka meminta Sahur segera menjawab apakah dirinya bersedia pilkades ditunda atau tidak. “Kami ini selalu membela kepentingan rakyat. Aspirasi tidak serta merta kami jawab sekarang, masih perlu pengkajian dengan melibatkan semua pihak,” kata Sahur, politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP).

Karena Sahur dianggap tidak bisa memberikan kepastian, massa meminta Sahur untuk kembali.

“Karena dewan yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan pilkades serentak ini, tidak ada, kami tunggu di sini,” kata salah seorang dari pengunjuk rasa.

Selanjutnya mereka berhenti berorasi dan membunyikan musik cukup keras serta diam. Setelah satu jam lebih menunggu, akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri. “Mari semua sekarang membubarkan diri. Dan kami dalam beberapa hari ke depan, datang lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak,” kata mereka.