Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sedikitnya ada 2 orang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sumenep Madura yang dikenai sanksi pemecatan dari rentang waktu Januari - Juni 2023.

"ASN yang dikenakan sanksi sampai dengan Juni 2023 sebanyak dua orang yang diberhentikan," kata Kepala BKPSDM Abd Madjid pada Kamis (22/6/2023).

Kedua orang ASN Pemkab Sumenep itu dipecat karena nakal alias tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pejabat negara.

"Itu karena tidak melaksanakan tugas dinas tanpa keterangan," katanya.

Kedua ASN yang diberhentikan tersebut sebelumnya bekerja di Puskesmas Giligenting dan satu lainnya tercatat sebagai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

Baca juga: Cuti Bersama Idul Adha, Wisata di Sumenep Siap Sambut Wisatawan dengan Aman dan Nyaman

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura hanya di GoogleNews TribunMadura.com

"Keduanya diberhentikan dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tuturnya.

Pihaknya berharap, pemberhentian ASN tidak terjadi lagi di lingkungan Pemkab Sumenep.

Pihaknya meminta seluruh abdi negara yang bekerja di lingkungan Pemkab Sumenep rajin masuk dan bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan ASN.

"Semoga saja pemberhentian ASN ini menjadi pelajaran bagi yang lain untuk lebih maksimal dan sungguh-sungguh bekerja untuk Sumenep yang lebih baik," pintanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Moh Hanafi menyayangkan adanya ASN yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Politisi asal Pulau Kangean Sumenep itu meminta pihak terkait lebih ketat lagi mengawasi kinerja ASN. Terutama abdi negara yang bertugas di kepulauan.

"Jangan tebang pilih. Siapapun yang lalai tidak melaksanakan tugas dengan baik diberi sanksi yang tegas," katanya.