Berita Madura

BPBD Sampang Ajukan Rp 12 Miliar Untuk Rehabilitasi 6 Jembatan Rusak Akibat Bencana

Penulis: Hanggara Pratama
Editor: Aqwamit Torik
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga saat mencoba memperbaiki jembatan di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama 

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura melalui Badan Penannggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat usulkan bantuan rehabilitasi sejumlah jembatan rusak akibat bencana ke pemerintah pusat.

Tak tanggung-tanggung, awalnya terdapat 90 titik atau lokasi yang diusulkan, namun atas verifikasi dokumen kelengkapan dan tahap lainnya hanya 6 lokasi yang ditetapkan.

Sebab, jembatan yang sudah dibangun dengan menggunakan dana desa (DD) tidak bisa diusulkan.

Termasuk menggunakan dana swadaya, dan faktor waktu, seperti jangka waktu pengusulan lebih dari dua tahun. Sehingga hanya ada 6 memenuhi syarat.

Baca juga: Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Jadi Prioritas Pemkab Sampang, Masih di Tahap Kajian

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Adapun 6 jembatan itu diantaranya, jembatan di Desa Batuporo Barat, jembatan Somber, Jembatan Gantung Rahayu, jembatan Daleman, jemabatan Bapelle, dan Embung Palenggiyan.

"Dari 6 rehabilitasi, kebutuihan anggaran sebanyak Rp 12 milliar," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sampang Asroni, Senin (26/6/2023).

Anggaran rehabilitasi merupakan dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melalui badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) pusat namun belum diputuskan.

Hanya saja, hitungannya diperkirakan Rp 12 miliar karena anggaran tersebut tidak bisa lebih tapi bisa berkurang.

"Sebelumnya sudah diverifikasi lapangan oleh inspektorat BNPB dengan melakukan pemeriksaan," terang Asroni.

Dalam tahapan bantuan tersebut, saat ini BPBD Sampanb tengah menunggu kabar dari kementrian keuangan sehingga diharapkan cepat terealisasi agar aktifitas masyarakat Sampang kembali normal.

"Agustus kami koordinasi lagi dengan Kementrian Keuangan. Kalau realisasanya, insyaallah 2024," pungkasnya. 

Berita Terkini