TRIBUNMADURA.COM, BALI - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penghargaan dengan kategori Pelaksana SPHP Terbaik Pertama dari Badan Pangan Nasional RI, ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional RI Arief Prasetyo Adi kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Hotel Intercontinental Bali, Jumat (15/09/2023) malam.

Diketahui, selama kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, berbagai kebijakan serta inovasi terus ditingkatkan untuk membangun ketahanan pangan di Jateng.

Sehingga, Pemprov Jateng dinilai responsif, berkomitmen melalui dukungan APBD, ter-kolaboratif dan elaboratif dalam menggerakkan kabupaten/ kota.

Pj. Gubernur Nana Sudjana mengatakan program-program yang dibangun sebelumnya telah berjalan dengan sangat baik.

Baca juga: Gerakan Pangan Murah Membawa Pemprov Jawa Tengah Raih Penghargaan dari Badan Pangan Nasional RI.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Oleh karenanya, Jateng mampu hadir sebagai salah satu provinsi Pelaksana SPHP Terbaik Pertama di Indonesia.

Ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran yang telah bekerja maksimal mewujudkan ketahanan pangan.

"Program serta kebijakan yang telah dibangun oleh Pak Ganjar sudah sangat bagus. Sehingga Jateng layak mendapat predikat sebagai pelaksana SPHP terbaik. Saya sampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dan mewujudkan ketahanan pangan kita," kata Nana usai menerima penghargaan.

Nana menjelaskan salah satu inovasi yang digagas untuk pengendalian inflasi di Jateng adalah Sistem Informasi Harga dan Komoditi (SiHati).

Aplikasi ini, lanjutnya, merupakan integrasi antara aplikasi SiHati Mobile Application dengan SiHati Data Produksi, dan SiHati Masyarakat.

Sehingga pemerintah bisa memperoleh peringatan dini soal harga dan pasokan secara aktual. Dengan demikian, pemerintah bisa merespon secara cepat untuk mengambil keputusan terkait ketahanan pangan, baik melalui pertemuan luring maupun daring.

"Inovasi SiHati ini diyakini dapat menjadi solusi bagi kita untuk mencapai stabilisas inflasi di Jateng. Karena kita bisa mengetahui inflasi dari hulu ke hilir,"imbuhnya.

Lebih jauh, Nana menjelaskan selama tahun 2022, Pemprov Jateng bersama BUMN (Bulog, PT Rajawali Nusindo, Perusahaan Perdagangan Indonesia), BUMD (PT Jateng Agro Berdikari), Badan Usaha Milik Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan pelaku usaha, telah menyelenggarakan gerakan pangan murah sebanyak 180 kali. Omzetnya sebesar Rp 8.693.379.175 (hampir Rp 8,7 miliar). Di tahun ini, diselenggarakan lebih masif.

"Hingga Agustus 2023, sudah 394 kali dilaksanakan gerakan pangan murah dengan omzet lebih dari Rp 26 miliar. Sampai akhir Desember nanti, ditargetkan terlaksana 80 kali di 35 kabupaten/ kota," urainya.

Untuk intervensi fasilitasi biaya distribusi, di 2022, terdistribusi sebanyak 269 ton. Di samping itu, melalui alokasi dana belanja tidak terduga sebesar Rp 3.673.800.000 yang melibatkan 361 poktan/ gapoktan, Pemprov Jateng mendistribusikan bahan pangan sebanyak 2.786,6 ton. Komoditas yang didistribusikan adalah beras, telur, cabai, bawang merah, jagung, kedelai dan daging ayam.