Massa AMS Desak DPRD Sumenep Bertanggung Jawab, Tuntut Polres Sumenep Tindak Tegas Aparat Represif

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sumenep (AMS) menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Madura pada Sabtu (30/8/2025).

Unjuk rasa ini dilakukan setelah sebelumnya massa turun jalan dindepan Mapolres Sumenep, yang juga menyuarakan protes keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian terkait insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

Hingga malam hari, massa yang tergabung dari mahasiswa, aktivis, dan masyarakat setempat melakukan orasi menuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat dan aparat kepolisian.

Mohammad Nor, juru bicara massa aksi menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja DPRD Sumenep yang dianggap gagal memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dalam orasinya, Mohammad Nor menyatakan bahwa fungsi dari wakil rakyat di Sumenep saat ini sudah hilang. Dan bahkan, dipandang cenderung lebih fokus pada urusan internal daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Dewan perwakilan rakyat di Sumenep hari ini sudah kehilangan fungsinya. Mereka lebih sibuk dengan bagi-bagi komisi, itu ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya," teriak Mohammad Nor.

Koordinator Lapangan (Korlap) massa aksi, Ardianta Alzi Candra juga menyampaikan terkait kemiskinan yang masih merajalela di wilayah Sumenep.

Dalam kesempatan itu, saat ini Sumenep masih menduduki peringkat ketiga termiskin di Jawa Timur dan pemerintah daerah dinilai tidak mampu memberikan solusi nyata untuk kesejahteraan bagibmasyarakat.

"Kami menilai DPRD tidak memiliki keberpihakan terhadap rakyat. Masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat selama puluhan tahun tidak pernah ada solusi" paparnya.

Setelah orasi terus dikumandangkan, namun tidak ada anggota DPRD Sumenep yang menemui peserta demo di Jl. Trunojoyo Sumenep - Pamekasan tersebut.

Dalam kesempatan itu pula, tampak Sekretaris DPRD Sumenep Yanuar Yudha Bachtiar tiba-tiba muncul untuk menemui massa. Namun, kedatangannya ditolak karena dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menampung tuntutan massa aksi.

Dengan demikian, pada akhirnya Ketua DPRD Kabupaten Sumenep H. Zainal Arifin keluar menemui massa demonstrasi.

Dalam kesempatan itu, politisi DPC PDI Perjuangan Sumenep ini memyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD saat ini sedang berada di daerah pemilihan (dapil) untuk melaksanakan reses.

"Semua teman-teman anggota DPRD Sumenep saat ini sedang reses," jawabnya pada peserta massa aksi.

Pihaknya menyarankan, agar massa melanjutkan aksi pada hari Selasa (3/9/2025) mendatang. Karena saat itu akan digelar rapat paripurna DPRD Sumenep.

Meski sudah disampaikan, pernyataan tersebut tidak mampu meredakan kekecewaan massa aksi dari berbagai kalangan aktivis tersebut.

Meski demikian, mereka tetap menuntut agar seluruh anggota DPRD hadir dan menemui mereka berorasi.

Sayangnya, jawaban itu tak dihiraukan dan bahkan beberapa peserta aksi mengancam untuk bermalam di kantor DPRD Sumenep hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Peserta unjuk rasa di kantor DPRD Smenep tampak mulai memanas dan tegang, mahasiswa membakar ban dan menutup pintu masuk di sisi timur pintu depan kantor DPRD Sumenep.

Terpantau massa aksi tampak membakar ban membuat pagar kantor DPRD menghitam.

Terpisah, aparat kepolisian dan TNI menjaga ketat jalannya unjuk rasa dan memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.

Diketahui sebelumnya, massa menuju kantor DPRD usai aksi dimulai di Mapolres Sumenep sebagai bentuk protes terhadap tindakan represif aparat kepolisian yang mengakibatkan kematian Affan Kurniawan, seorang ojek online.

Massa menuding aparat kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan, hingga menewaskan Affan dalam insiden yang diduga melibatkan kendaraan taktis Barakuda.

"Kami yakin ini bukan karena kecelakaan atau kesalahan, namun bentuk represi negara terhadap rakyatnya.

"Dan ini pembunuhan terstruktur dan terencana," tegas Mohammad Nor dalam orasinya.

Koordinator aksiz Ardianta mengungkapkan bahwa tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil bukanlah hal baru. Bahkan, menyebutkan berbagai peristiwa pelanggaran HAM.

Berikut ini empat tuntukan massa aksi yang disampaikan di depan kantor DPRD Sumenep.

Pertama, Kapolres Sumenep AKBP harus menindak tegas anggotanya jika terbukti bertindak represif dan melanggar UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, Kapolres Sumenep harus menjamin tidak ada lagi tindakan kekerasan atau pembunuhan terhadap aktivis dan masyarakat sipil.

Ketiga, Kapolri diminta mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tragedi korban ojol Affan Kurniawan.

Ke empat, massa minta pecat dan berikan hukuman terberat pelaku yang menyebabkan kematian korban Affan Kurniawan.

Ditulis sebelumnya, Kapolres Sumenep AKBP Rivanda saat menemui massa aksi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan.

Pihaknya memastikan bahwa kasus ini sedang ditangani oleh Propam Mabes Polri dan sudah ada tujuh anggota yang dimintai keterangan terkait insiden tersebut.

"Masalah ini sudah ditangani oleh Propam Mabes Polri dan kami akan terus berupaya mengayomi masyarakat secara persuasif," tegasnya.

"Jika ada anggota kami yang terbukti melakukan pelanggaran, kami akan menindaknya dengan tegas," ucapnya.

 
 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com