DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna, Pansus Pertanyakan Angka Kemiskinan di Sumenep yang Terus Naik

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Rapat paripurna III DPRD Sumenep, masa sidang II tahun 2019 dihadiri anggota DPRD sedikitnya 28 orang, 22 anggota tidak hadir, 4 orang izin, 3 orang sakit dan 15 anggota lainnya tanpa keterangan.

Pembahasan paripurna itu, agenda laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim dalam akhir tahun anggaran 2018 terlaksana meskipun sempat molor dua jam. Senin, (18/3/2019).

"Ini hanya ingin menunjukkan bahwa memang masih banyak masalah-masalah, baik itu masalah baru maupun masalah yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Agar Bupati bisa segera menindaklanjuti dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan kedepan," kata Ketua Pansus DPRD Sumenep Nurus Salam, Senin (18/3/2019).

• Sembilan Ormas Tolak Kedatangan Rocky Gerung di Tuban, Ormas: Kita Ingin Tuban Adem Ayem

• Sempat Viral di Media Sosial, Begini Penampakan Toilet 3 Dimensi Bandara Internasional Juanda

• Mobil yang Dikendarai Hancur Dihantam Kereta Api, Pengemudi Masih Hidup Meski Luka Parah

Fakta yang tertuang dalam beberapa poin catatan Pansus terhadap LKPJ itu, diataranya soal klise Pendapatan, Perencanaan yang kurang matang, belum adanya skala prioritas dalam pembangunan jalan dan permasalahan kesehatan, termasuk soal pertumbuhan angka kemiskinan yang tidak dapat ditekan.

Pansus menilai dari LKPJ Bupati tersebut, ditemukannya angka kemiskinan dari tahun 2017 ke 2018 di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan mencapai 7.000 jiwa.

"Hal itu menjadi tanda tanya besar Pansus, apakah APBD Sumenep tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumenep, bayangkan saja sampai mencapai 7.000 jiwa peningkatan angka kemiskinannya," paparnya.

• Cawapres KH Maruf Amin Tampik Isu Hoax Tentang Dirinya dan NU: Emangnya Dinosaurus, Bisa Punah?

• BLACKPINK Agendakan Syuting Video Musik Pekan Ini untuk Persiapan Rilis Album dalam Waktu Dekat

• Gunung Bromo Letuskan Abu Vulkanik, Aktivitas Warga dan Wisatawan Berjalan Normal

Memurutnya, bahwa tingginya APBD Sumenep, kemudian ditopang pula program program APBD Provinsi hingga pusat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga sejumlah program yang ada harusnya berdampak positif dalam rangka penurunan angka kemiskinan, bukan malah berbanding terbalik.

"APBD Sumenep mencapai 2 Triliun lebih ini, berdampak dalam menekan tingginya angka kemiskinan, termasuk adanya program wirausaha muda. Harusnya program ini dapat mendorong peningkatan IPM, jika kemudian program yang dilaksanakan ini tidak berdampak, ini menjadi sebuah dasar bagi kami di legislatif mendesak Pemerintah belajar melakukan perencanaan dengan benar," katanya.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep itu memaparkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Sumenep yang hanya mencapai 5,1 persen, masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional 5,17 persen.

Bahkan terbilang kalah jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,7 persen. Ini harus dijadikan acuan oleh Bupati dan tim di eksekutif untuk kemajuan masyarakat ujung timur pulau Madura.