Banyak Massa yang Menggelar Aksi, BPP Jatim Prabowo Sebut Warga Sudah Resah Karena Kecurangan

Banyak Massa yang Menggelar Aksi, BPP Jatim Prabowo Sebut Warga Sudah Resah Karena Kecurangan

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA – Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur menganggap wajar banyaknya unjuk rasa yang terjadi di Surabaya dan sejumlah tempat lainnya.

BPP Jatim menilai masyarakat resah dengan banyaknya bukti kecurangan yang banyak di temukan akhir-akhir ini.

”Sebuah hal yang menjadi kewajaran ketika masyarakat bergejolak. Sebab, sikap penyelenggara pemilu maupun penyelenggara negara sudah keluar dari batas kewajaran,” kata Ketua Tim Media BPP Prabowo-Sandi di Jatim, Hadi Dediyansah ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (19/5/2019).

• Jalan Tol Pandaan-Malang Beroperasi, Kemacetan Jalur Arteri Lawang - Singosari Kini Terurai

• Hina Presiden Jokowi dan Tokoh Negara di Facebook, Guru SD Ini Digelandang Penyidik Polda Jatim

• Ponakan Mahfud MD, Hairul Anas Suaidi Dikenal Cerdas Sejak Kecil, Impiannya Ingin Seperti BJ Habibie

Hadi mencontohkan banyaknya money politic, intimidasi oleh aparat negara, hingga penggunanaan fasilitas negara menjadi bukti nyata masalah ketidaknetralan dalam pemilu. ”Ini menjadi masalah komplek,” sebutnya.

Termasuk sistem perhitungan (Situng) KPU yang seharusnya dihentikan.

”(Soal situng) fatal salahnya. Secara prosedural sudah tak dilakukan oleh KPU. Sehingga wajar, karena pemilu kali ini terburuk sepanjang sejarah kemudian masyarakat bergejolak,” katanya kembali.

Untuk diketahui, 23 elemen organisasi massa yang menamakan diri sebagai Forum Umat Islam Indonesia mendatangi Gedung DPRD Jatim, Jumat (17/5/2019).

Mereka menuntut DPRD mendorong pemerintah ikut mengusut kematian ratusan petugas pemilu selama penyelenggaraan pesta demokrasi lalu. 

"Kami berharap kepada DPR agar mendorong pemerintah untuk ikut mengusut tuntas penyebab kematian lebih dari 600 orang petugas pemilu lalu," kata salah satu perwakilan aksi ini, Indra Rouf di sela acara tersebut. 

Menurutnya, kematian para penyelenggara pemilu tersebut tak wajar.

"Sehingga, hal ini harus ada langkah pengusutan secara langsung dari pemerintah," katanya. 

Selain itu, pihaknya juga berharap kepada pemerintah untuk mengawal proses demokrasi secara adil dan transparan agar menghasilkan produk pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi.

"Pemilu wajib menghasilkan pemimpin dari proses yang jujur dan adil," tegas Indra.

• 25 Tahun Setia Jadi Nasabah Premium, Tabungan Rp 5 M Pria Surabaya ini Malah Raib, Begini Kisahnya

• Jadwal Liga 1 2019 Senin (20/5/2019), Ujian Barito Putera Melawan Persija Jakarta di Laga Perdana

• Banser Madura Tolak Gerakan People Power, Sebut People Power Meresahkan dan Merugikan Masyarakat

Selesai di DPRD Jatim, ribuan massa lantas bergerak ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim di hari yang sama.